Akademisi: KPK Harus Dalami Dugaan ‘Jatah’ Polda - RILIS.ID
Akademisi: KPK Harus Dalami Dugaan ‘Jatah’ Polda
Muhammad Iqbal
Rabu | 08/01/2020 12.45 WIB
Akademisi: KPK Harus Dalami Dugaan ‘Jatah’ Polda
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Kalbi Rikardo

RILIS.ID, Bandarlampung – Polemik kasus suap fee proyek di Kabupaten Lampung Utara terus bergulir. Kali ini giliran akademisi dari Universitas Lampung (Unila) Edy Rifai menyoroti perkara tersebut. 

Ia menanggapi ‘nyanyian’ dari salah seorang saksi Yulias Dwi Antoro, mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lampung Utara, yang menyebutkan bahwa dirinya sempat mengantarkan sejumlah uang ke Markas Polisi Daerah (Mapolda) Lampung. Hal itu disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang pada Senin (6/1/2020).

"Saya pernah antarkan amplop yang berisikan uang ke Polda Lampung, itu atas perintah Pak Syahbudin Kadis PUPR Lampung Utara," ucapnya depan hadapan majelis hakim ketua Novian Saputra di ruang sidang PN Tanjungkarang. 

Selain itu, Yulias pun menyebutkan bahwa Polda Lampung menerima jatah uang fee proyek tersebut sejak tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Untuk itu Edy Rifai meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) agar menggali informasi lebih dalah terkait nyanyian saksi tersebut. 

"Penyidik KPK harus turun tangan untuk mengkonfirmasi kicauan saksi itu, agar melengkapi dua buah alat bukti" katanya kepada Rilisid Lampung melalui sambungan telepon, Selasa (7/1/2020).

Sebab menurutnya dalam proses hukum semua tidak bisa hanya mengandalkan satu alat bukti, seperti keterangan saksi Yulias tersebut. 

"Itu keterangan saksi kan sudah 1 alat bukti, nah tidak biasanya seperti itu. Jadi penyidik harus melakukan konfimasi, agar dua alat bukti itu terpenuhi," lanjutnya. 

Disinggung terkait pemanggilan terhadap Polda Lampung, Edy Rifai sangat mendukung dengan adanya pemanggilan terhadap Polda Lampung terkait keterangan saksi tersebut. "Iya harus dong, penyidik harus lakukan itu," ujarnya.
Sementara ketika ditanya terkait, bahwa ini merupakan kali kedua Polda Lampung, disebut oleh para saksi telah menerima aliran dana fee proyek dalam kasus korupsi di Lampung, seperti kasus Mesuji dan juga Lampung Utara, Edy Rifai menanggapi dengan kritis. 

"Kan banyak ini dalam kasus-kasus sebelumnya dalam perkara pemberantasan korupsi ternyata pelakunya oknum Polri, Jaksa dan juga hakim, jadi ini bukan masalah bagi-bagi jatah. Tapi harus digali lagi, harus berdasarkan dua alat bukti. Jadi penyidik harus andil dalam hal ini," jelasnya. 

Terpisah Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI Taufiq Ibnugroho, mengatakan, apapun bentuk dan fakta dalam persidangan, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut kepada penyidik KPK RI, guna menindaklanjuti hal itu. 

"Nanti kita akan koordinasikan dengan penyidik. Apalagi itukan fakta persidangan, tentunya untuk keterangan saksi itu, masuknya ranah penyidik. Menurut keterangan saksi kan 2015, 2016, 2017 dan 2018 ada jatah untuk Polda," urainya. 
Menyikapi polemik tersebut, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad pun ikut bersuara. Menurutnya saat ini proses hukum dalam perkara tersebut sedang berlangsung. Untuk itu pihaknya menghimbau masyarakat untuk menghormati proses tersebut. 

"Saat inikan proses hukumnya sedang berlangsung, belum ada kekuatan hukum tetap (Incrah). Mari masyarakat untuk hormati saja proses hukum tersebut," tutupnya.(*) 

 

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID