Astaga! Kursi Calon Komisioner KPU Diduga Diperjualbelikan - RILIS.ID
Astaga! Kursi Calon Komisioner KPU Diduga Diperjualbelikan
Taufik Rohman
Jumat | 08/11/2019 20.53 WIB
Astaga! Kursi Calon Komisioner KPU Diduga Diperjualbelikan
Suasana konferensi pers terkait dugaan jual beli kursi calon komisioner KPU Kabupaten/Kota yang digelar LBH Bandarlampung, Jumat (8/11/2019)./FOTO TAUFIK ROHMAN/RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Proses rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota tercoreng. Diduga ada jual beli jabatan untuk duduk sebagai komisioner penyelenggara pemilu tersebut.

Informasi ini terkuak dari konferensi pers yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung di kantornya, Jumat (8/11/2019).

Direktur LBH Bandarlampung Candra Mulyawan mengatakan, konferensi pers itu digelar untuk menyampaikan kepada publik bahwa pihaknya mendampingi Budiono.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung ini bertindak selaku pelapor terkait adanya dugaan mafia jual beli jabatan komisioner KPU di kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, dalam laporan yang didampingi LBH Bandarlampung ini, pihaknya juga menduga ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum komisioner KPU Lampung berinisial ENF.

”Jadi, konferensi pers ini tentang adanya dugaan praktek permintaan uang untuk calon komisioner KPU kabupaten/kota,” ujarnya.

Menurut dia, terkait hal ini, pihaknya sudah melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) per 6 November melaui email. Sementara, untuk laporan fisiknya akan dikirim hari ini (8/11/2019).

”Barang bukti yang kami miliki ada lima percakapan telepon saksi saudara GTR. Dia adalah suami korban VYP dan rekaman percakapan serta video. Ini mengarah pada salah satu komisioner KPU Provinsi ENF. Percakapan terjadi di Hotel Swissbell. Dan kebetulan saat itu memang sedang ada fit and proper test KPU kabupaten/kota,” beber Candra. 

Sementara, Budiono menceritakan, ia pada Minggu (3/11/2019) pagi pukul 06.30 didatangi GTR. Kala itu, GTR mengatakan kepadanya jika istrinya diminta uang agar bisa lolos seleksi sebagai calon komisioner KPU Kabupaten Tulangbawang.

GTR menceritakan, istrinya ditelepon salah satu calon komisioner KPU Pesawaran berinisial LP yang mengatakan jika mau lolos seleksi harus menyediakan uang Rp150 juta. 

”GTR mengatakan, istrinya tidak akan diusulkan menjadi komisioner KPU karena masalah Sipol (sistem informasi partai politik). Namun, jika menyediakan uang sebesar itu, maka bisa diusulkan. Kemudian saya memastikan apakah hal itu benar atau tidak. Atau hanya penipuan,” kata Budiono.

Dia menjelaskan, VYP adalah calon komisioner KPU Tulangbawang selaku korban. Lalu LP, adalah calon komisioner KPU Pesawaran yang menawarkan kepada VYP. Menurut dia, LP bertindak sebagai perantara ENF. 

”Karena dia (LP) ini juga mengaku kepada VYP sudah setor Rp170 juta sejak proses awal hingga sekarang ke orang di Jakarta,” ceritanya.

Dia melanjutkan, VYP dihubungi LP untuk mengajak bertemu di Swissbell Hotel pada Minggu (3/11/2019) di kamar 7010. Suami VYP lantas bertemu dan di situ sudah ada LP dengan komisioner ENF.

”Lalu besoknya, atau malam Selasa ada pertemuan kedua di Hotel Horison. GTR menemui ENF dan LP. Kala itu GTR menyerahkan uang sebesar Rp100 juta. Yang menerima adalah LP . Dengan mengatakan nanti akan ditentukan oleh Imam Bonjol (nama jalan kantor KPU RI),” terangnya.

Menurut Budiono, ENF juga sempat bercerita kepada GTR, bahwa dia saat seleksi KPU Lampung bisa lolos lantaran memberikan uang Rp250 juta. 

”Hari ini saksi tidak kami hadirkan, karena sudah ada intimidasi. Sejak semalam, telepon dia berdering terus. Untuk menjaga itu, maka kami harus melindungi,” jelasnya. 

Dia menginginkan, proses seleksi KPU kabupaten/kota berjalan dengan adil, bersih, dan tanpa adanya permainan. 

”Saya sampaikan dengan LBH, kami menginginkan pemilu yang bersih, maka ini saya undang mantan-mantan komisioner KPU Lampung dan penggiat demokrasi supaya bisa mendukung agar pemilu ini bersih. Sedari seleksi komisionernya uga harus bersih,” kata mantan timsel KPU Provinsi Lampung ini. 

Budiono menyebutkan, saat dia menjadi timsel KPU Provinsi Lampung, adanya isu permainan uang memang sudah didengarnya. Tapi, kala itu ia tidak mempercayainya.

”Dulu bahkan ada Rp10-50 juta isunya. Tapi ini ternyata ada yang menyediakan Rp150 juta sejak awal di proses seleksi KPU kabupaten/kota. Ini harus dibongkar! Karena ini mafia sudah terstruktur, kita punya bukti kuitansi penyerahan Rp100 juta dari VYP,” tegasnya.

Lalu kenapa ENF bisa lolos, sementara saat itu Budiono adalah timselnya? Budiono menegaskan pihaknya sudah melaksanakan rekrutmen sesuai prosedur. 

”Saat itu timsel menyeleksi sampai tersisa 11 orang. Kami sudah lakukan penilaian terhadap ENF sesuai ranking. Kala itu, dia ranking 10. Tapi pengerucutan nama saat fit and proper test dari 11 ke 7, kewenangannya ada di KPU RI. Kami hanya sampai sebelum fit and proper test tugasnya," jelasnya.

Sementara, mantan Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono dan Handy Muliyaningsih yang hadir dalam konferensi pers di LBH itu mengaku prihatin dengar kabar itu.

”Anggota KPU itu uang kehormatannya sudah besar, meski nggak juga bisa untuk berlebih-lebihan. Cukuplah sebulan untuk anak dan istri,” kata Nanang. 

Menurutnya, hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya di saat mereka bertugas sebagai komisioner KPU Lampung. 

”Kalau ini benar, buruk dan fatal. Ini harus diungkap. Harus dikembalikan. Seleksi itu harus adil,” kata Nanang.

Apalagi, jika ini terbukti adanya permainan, maka sanskinya adalah pemecatan dari jabatan Komisioner KPU Lampung. 

”Karena saat kita disumpah (dilantik) itu kita ucapkan janji sebagai penyelenggara pemilu. Yakni untuk kepentingan negara, ada tanda tangan fakta integritas. Nah ini artinya kalau ada yang dilanggar kebangetan. Kalau terbukti ini selesai bisa pecat,” tegasnya. 

Handy Muliyaningsih menambahkan, pihaknya menyayangkan adanya dugaan praktek mafia jual beli jabatan tersebut. Karenanya, dia mendukung proses seleksi harus berjalan secara adil, dan bersih.

Sayang, hingga berita ini diterbitkan, ENF belum berhasil dikonfirmasi. Kendati telepon selularnya di nomor 081212xxxxxxxx dalam keadaan aktif, dia tidak mengangkat teleponnya. Begitu juga nomor telepon selular LP.(*) 

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID