BPK Inventarisir 6 Permasalahan Perlu Diselesaikan Pemprov - RILIS.ID
BPK Inventarisir 6 Permasalahan Perlu Diselesaikan Pemprov
Bayumi Adinata
Rabu | 24/10/2018 19.55 WIB
BPK Inventarisir 6 Permasalahan Perlu Diselesaikan Pemprov
Wagub Lampung Bachtiar Basri (kiri) bersama Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Bayumi Adinata

RILIS.ID, Bandarlampung – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, masih terdapat enam permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian Pemprov Lampung.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri kepada rilislampung.id saat penyerahan piagam penghargaan Opini Wajah Tanpa Perkecualian (WTP) LKPD 2017 kepada 13 Kabupaten/kota di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Rabu (24/10/2018).

Bachtiar mengatakan keenam permasalahan tersebut yakni neraca untuk poin penyajian saldo jangka panjang non permanen dana bergulir, penatausahaan barang milik daerah (aset), penyerahan aset terkait SMA/SMK yang saat ini kewenangannya pada Provinsi Lampung, disiplin anggaran terkait kesalahan penggunaan anggaran, pengelolaan/penatausahaan pendapatan, dan terakhir pengelolaan keuangan BLUD.

Bachtiar meminta keenam permasalahan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI harus diselesaikan dan tidak terulang lagi, bukan di Pemprov Lampung saja melainkan kabupaten/kota juga bisa diselesaikan.

“Salah satunya permasalahan aset, bagaimana nantinya pegawai sebagai aset tidak dipindahkan ke tempat yang lain, sebab mereka sudah terlatih," ujar Bachtiar.

Masih kata mantan Bupati Tulangbawang Barat ini, Provinsi Lampung termasuk dalam 8 provinsi yang mendapatkan WTP 5 tahun berturut-turut.

“Jadi saya berharap kinerja laporan keuangan ini menjadi modal besar kita. Perolehan WTP harus memiliki implikasi pada peningkatan kualitas indikator ekonomi, kesejahteraan dan pembangunan di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringoe menambahkan, keenam permasalahan harus diselesaikan segera mungkin.

“Tujuannya untuk memperbaiki potensi terjadinya tata kelola APBD yang buruk," singkat dia.(*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID