LBH Bandarlampung Kecam Aksi ‘Polisi Koboi’ di Lamtim - RILIS.ID
LBH Bandarlampung Kecam Aksi ‘Polisi Koboi’ di Lamtim
[email protected]
Kamis | 11/07/2019 12.05 WIB
LBH Bandarlampung Kecam Aksi ‘Polisi Koboi’ di Lamtim
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Bandarlampung – LBH Bandarlampung menyesalkan aksi koboi oknum anggota Polres Lampung Timur (Lamtim) saat menangkap YP, terduga tindak pidana pencurian di Jalan Raya Desa Melaris, Kecamatan Margatiga, Lamtim.

Direktur LBH Bandarlampung Chandra Muliawan mengatakan, aksi polisi koboi yang viral di media sosial tersebut menambah daftar panjang kesewenang-wenangan oknum Polri dalam melakukan penangkapan.

Dalam aksinya, oknum anggota Polres Lamtim itu menggunakan senjata api saat menangkap seseorang yang diduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Meski sudah tidak berdaya, oknum polisi tersebut tetap menembak bagian kaki seseorang yang diduga pelaku curanmor.

“LBH Bandarlampung mengecam tindakan oknum anggota kepolisian Polres Lampung Timur  yang dalam melakukan tugas untuk mengamankan, melindungi seluruh warga negara Indonesia telah melakukan perlakuan penembakan terhadap terduga pelaku kriminal,” kata Chandra dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rilislampung.id, Kamis (11/7/2019).

Menurut dia, perlakuan yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian tersebut merupakan kejahatan jalanan atau extra judicial killing.

“Apalagi sampai terduga pelaku tersebut meninggal dunia,” ujarnya.

YLBHI dan 15 LBH kantor yang berada di seluruh Indonesia juga telah memberikan catatan merah terhadap kinerja kepolisian pada HUT Bhayangkara ke-73 tahun.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah angka yang cukup tinggi pada kasus penangkapan kesewenang-wenangan, yakni sebanyak 41 kasus.

LBH Bandarlampung dalam catatan akhir tahun 2018 merilis dua kasus kekerasan dalam proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Dalam temuan ini, perilaku penangkapan yang sewenang-wenang atau penangkapan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan telah mencederai berbagai regulasi yang telah digariskan, seperti KUHAP, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

“Perlakuan tersebut mencerminkan sikap Kepolisian Republik Indonesia yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan menodai sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem asas praduga tak bersalah (presemption off innocent). Hal tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan lebih mengarah kepada arogansi dari aparat,” papar Chandra.

Aksi polisi koboi di Lampung Timur menurutnya, telah melanggar UU Nomor  5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Juga melanggar UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik: hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Pasal 5 Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan di hadapan hukum secara tidak manusiawi/dihina.

Selain itu, Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ayat 1 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Kemudian pada ayat 2 menyatakan, setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

“LBH Bandarlampung menduga bahwa penembakan itu terjadi tanpa adanya prosedur yang proporsional. Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat 1 Perkapolri 1/2009),” jelas Chandra.

Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannnya secara perdata maupun secara pidana.

“Selain itu para pimpinan kepolisian harus bertindak tegas dengan memberikan punishment terhadap oknum penembakan tersebut atau apabila dibutuhkan harus dicopot jabatannya dari anggota kepolisian,” pungkasnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID