PPK Wajib Miliki Sertifikat Kompetensi Okupasi - RILIS.ID
PPK Wajib Miliki Sertifikat Kompetensi Okupasi
Joni Efriadi
Senin | 04/11/2019 19.17 WIB
PPK Wajib Miliki Sertifikat Kompetensi Okupasi
Sosialisasi Uji Kompetensi bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) di ruang rapat bupati kabupaten setempat, Senin (4/11/2019)./FOTO ISTIMEWA

RILIS.ID, TUBABA – Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar kegiatan Sosialisasi Uji Kompetensi bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) di ruang rapat bupati kabupaten setempat, Senin (4/11/2019). 

Kegiatan itu dibuka Sekretaris Kabupaten Tubaba Herwan Sahri mewakili Bupati Umar Ahmad. Sosialisasi sendiri diikuti pejabat tinggi pratama, pejabat administratur, dan pejabat pengawas di Pemkab Tubaba.

Dia menjelaskan, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 88 ketentuan peralihan menyebutkan, PPK/Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan selain memiliki sertifikat tingkat dasar, wajib memiliki sertifikat kompetensi okupasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

”Sertifikat itu paling lambat harus dimiliki pada 31 Desember 2023,” ujarnya.

Herwan Sahri menjelaskan, pemkab mempunyai tanggung jawab yang berat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program atau kegiatan yang ada pada setiap organisasi perangkat daerah.

Dalam melaksanakan program tersebut, tentu saja harus melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

”Tentu dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, akan didapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat,” paparnya.

Dia melanjutkan, pengadaan barang/jasa bukan hanya suatu proses untuk mendapatkan penyedia barang/jasa, tetapi harus dimaknai secara luas bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pelayanan publik, dan pengembangan perekonomian.

Ia berpesan, kepada peserta sosialisasi agar dapat mengikuti dengan serius dan sungguh-sungguh dalam menyimak materi yang diberikan narasumber, yang nantinya akan diaplikasikan pada seluruh OPD dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum.

Ia juga berharap kepada narasumber dapat memberikan materi serta pembinaan semaksimal mungkin, sehingga peserta benar-benar mendapatkan bekal yang cukup memadai dalam melaksanakan Perpres No.16 Tahun 2018 di lingkungan Pemkab Tubaba.

”Ikuti sosialiasi dan uji kompetensi ini secara baik dan benar,” pesannya lagi.(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID