Pilkada 2020 Tumpang Tindih Aturan, Bubarkan saja Gakkumdu - RILIS.ID
Pilkada 2020 Tumpang Tindih Aturan, Bubarkan saja Gakkumdu
Taufik Rohman
Kamis | 10/10/2019 13.54 WIB
Pilkada 2020 Tumpang Tindih Aturan, Bubarkan saja Gakkumdu
Workshop eksaminasi peraturan perundang-undangan dalam menghadapi pilkada serentak 2020, Kamis (10/10/2019). FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ Taufik Rohman 

RILIS.ID, Bandarlampung – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 tumpang tindih aturan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung karenanya meminta masukan dari akademisi dan praktisi untuk merevisi undang-undang (UU).

Aturan dimaksud adalah UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang menjadi dasar Pilkada 2020. Sementara, sebelumnya mempergunakan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Bawaslu menyatakan terdapat perbedaan persepsi dan aturan antara kedua aturan. Itulah mengapa diperlukan revisi UU.

Hal itu terungkap dalam workshop eksaminasi peraturan perundang-undangan hari ini menghadirkan narasumber dari Bawaslu, akademisi hukum, Peradi Bandarlampung, serta media di Hotel Bukit Randu, Kamis (10/10/2019).

Khoir --sapaan akrabnya, menyampaikan beberapa perbedaan antara kedua UU. Misalnya, penanganan tindak pidana pilkada dan pelanggaran administrasi. 

Dalam UU Pilkada 10/2016, waktu penanganan hanya tiga hari. Sementara, dalam UU Pemilu 7/2017 hingga 14 hari. 

"Karena sangat singkat, baiknya disamakan jadi 14 hari waktu penanganan dan laporan," harapnya. 

Berkaca dari pemilu sebelumnya, kata Khoir, lebih dominan temuan daripada laporan. Artinya, masyarakat masih belum banyak yang berpartisipasi. 

Perbedaan lain, pada UU Pemilu ada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Sementara pada UU Pilkada adalah peraturan bersama.

Ketua DPC Peradi Bandarlampung M Ridho menyampaikan problematika penegakan hukum pilkada 

pada UU 10/2016 pada penyelenggaraan pilkada 2020. Dia menyarankan jika sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) lebih baik dihapuskan karena tidak efektif. 

"Gakkumdu ini di dalamnya ada jaksa, polisi, dan Bawaslu. Gakkumdu dibentuk agar kasus tidak macet di jaksa dan polisi. Tapi kenyataannya pembahasan kasus dinyatakan banyak tidak memenuhi unsur karena perbedaan persepsi," papar Ridho.

Dia menyebut penguatan penegakan kelembagaan Bawaslu juga harus dilakukan. Bawaslu tidak bisa kreatif karena ada polisi sehingga saat pemeriksaan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena polisi menyatakan bahwa sesuatu itu tidak memenuhi unsur.

Sementara itu, akademisi hukum Budiono, menerangkan konsep pengawasan partisipatif dan penegakan hukum dalam rangka menghadapi pilkada 2020.

Dia menyatakan jika berbicara soal penegakan hukum, undang-undangnya harus telebih dulu direvisi agar aturan yang ada tidak tumpang tindih. 

Menurutnya, UU Pilkada dan UU Pemilu memang tidak sinkron. Karena ada perbedaan nomenklatur. 

"Ini UU tumbur-tumburan mungkin karena kebanyakan orang pintar. Maka saya setuju jika hari ini kita harus menghasilkan sesuatu untuk bahan usulan Bawaslu ke pusat. Saya juga setuju jika penegakan pengawasan itu cukup Bawaslu dan membubarkan Gakkumdu," bebernya. 

Selain itu problematika lainnya adalah antara proses politik dan hukum itu berbeda. Karena itu, baik UU maupun struktur kelembagaannya, harus dibenahi. Karena jika Bawaslu diberikan kewenangan dan dipercaya, maka Bawaslu akan kuat. 

Dosen hukum Unila itu mengatakan bahwa seharusnya Indonesia ini sudah memiliki peradilan pemilu agar lebih kuat dalam putusannya. Tapi itu harus dibarengi dengan revisi UU.

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Tamri, mengatakan posisi saat ini Bawaslu berbenturan dengan UU. 

"Karena kita sudah terlanjur memakai UU 7/2017 dan perubahan nomenklatur. Sementara dalam UU 10/2016 Bawaslu masih Panwaslu,” ungkapnya.

Selain itu juga pada Bawaslu kabupaten/kota juga dijelaskan hanya tiga anggota. Sedangkan, saat ini ada lima anggota.

”Artinya yang dua anggota itu kedudukannya seperti apa? Apakah tetap digaji negara, namun tidak bertugas saat perhelatan Pilkada 2020?” sentilnya. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID