Akibat Odol, Negara Rugi Rp43,45 Triliun Per Tahun - RILIS.ID
Akibat Odol, Negara Rugi Rp43,45 Triliun Per Tahun
Bayumi Adinata
Jumat | 09/08/2019 00.18 WIB
Akibat Odol, Negara Rugi Rp43,45 Triliun Per Tahun
Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) wilayah VI Bengkulu-Lampung Rahman Sujana (kanan) didampingi GM PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni Hasan Lessy. FOTO RILISLAMPUNG.ID/ BAYUMI ADINATA

RILIS.ID, LAMPUNG SELATAN – Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat masih adanya kendaraan over dimension dan overloading (Odol) yang beroperasi di negara ini cukup besar. Jumlahnya mencapai Rp43,45 triliun per tahunnya.   

Informasi ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi. Dia mengungkapkan, data kerugian itu didapat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya, angka itulah yang disampaikan bahwa dalam satu tahun, rata-rata negara memperbaiki kerusakan akibat masih adanya kendaraan Odol.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) seluruh wilayah Indonesia, khususnya Lampung untuk melakukan tindakan penegakan hukum (Gakum) bagi kendaraan Odol.

Dia memaparkan, permasalahan kendaraan muatan berlebih seperti truk akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, merusak infrastruktur jalan, serta merugikan kondisi keuangan negara.

”Kita tidak ingin ekonomi biaya tinggi karena Odol. Bayangkan, kalau dana itu bisa kita gunakan membangun jalan yang ada di Papua, di Sulawesi, dan Kalimantan,” ucapnya.

Sementara, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) wilayah VI Bengkulu-Lampung Rahman Sujana mengatakan, pihaknya membuat keputusan akan mengambil langkah tegas menindak kendaraan Odol yang melintas di jalan nasional di seluruh wilayah Lampung.

Pihaknya juga telah melakukan rapat dengan melibatkan Pemprov Lampung, Pemda kabupaten/kota, kepolisian dan TNI dalam program penegakan hukum  BPTD sebagai upaya menerapkan tidak adanya Odol.

”Kami targetkan, 2021 tidak ada lagi kendaraan Odol,” tegasnya.

Dia menjelaskan, sejak operasionalnya jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar, kendaraan Odol yang melintas di Provinsi Lampung tidak pernah diberikan tindakan. 

”Apalagi kendaraan tersebut menghindari Jembatan Timbang Way Urang yang berada di Kalianda Lampung Selatan, sehingga jauh dari pantauan kita yang mengakibatkan jalan dan jembatan rusak,” ujarnya, kepada Rilislampung.id, Kamis (8/8/2019) saat menggelar operasi razia di pintu masuk tol Bakauheni.

Dia menjelaskan, BPTD bersama Dishub Lampung, Dishub Kabupaten/Kota dan jajaran kepolisian dan TNI menggelar razia di pintu masuk jalan tol Bakauheni Lampung Selatan selama tiga hari.

”Razia juga dilakukan di Terminal Betan Subing Lampung Tengah,” jelasnya.

Sementara, GM PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni Hasan Lessy dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN XIX Bandarlampung Muhammad Insal U. Maha mendukung penuh upaya BPTD wilayah VI Bengkulu-Lampung melakukan tindakan penegakan hukum terhadap kendaraan Odol di pintu masuk tol Bakauheni Lampung Selatan.

”Dengan adanya tindakan ini bisa membuat jera bagi pengusaha yang membawa muatan melebihi kapasitas,” ujar Insal.

Terpisah,  Koordinator dan Penyidik Penguji Kendaraan Bermotor BPTD Gandi Pramana menambahkan, hasil razia selama dua hari, terdapat 71 kendaraan Odol.

Pada Rabu (7/8/2019), pihaknya menilang 51 kendaraan Odol dari BPTD 43 dan kepolisian 8 kendaraan. Sedangkan, Kamis (8/8/2019), pihaknya telah menilang 20 kendaraan Odol, dari BPTD 17, dan kepolisian 6 kendaraan.

Gandi menjelaskan, dari hasil penilangan tersebut, pihaknya menyerahan ke Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

”Untuk itu ke depannya bagi pelaku usaha agar bisa mengikuti aturan,”imbaunya.(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID