Aksi Kamisan di Tugu Adipura: Reformasi Dikorupsi! - RILIS.ID
Aksi Kamisan di Tugu Adipura: Reformasi Dikorupsi!
[email protected]
Kamis | 19/09/2019 20.09 WIB
Aksi Kamisan di Tugu Adipura: Reformasi Dikorupsi!
LBH Bandarlampung dan Koalisi Masyarakat Sipil Lampung mengadakan Aksi Kamisan ke-6 di Tugu Adipura, Kamis (19/9/2019). FOTO: ISTIMEWA/LBH Bandarlampung

RILIS.ID, Bandarlampung – LBH Bandarlampung dan Koalisi Masyarakat Sipil Lampung mengadakan Aksi Kamisan ke-6 di Tugu Adipura, Kamis (19/9/2019).

Dalam siaran pers yang diterima redaksi rilislampung.id dijelaskan, tema yang diangkat dalam kamisan kali ini adalah Reformasi Dikorupsi!.

Begitulah sekiranya suara-suara yang berkumandang menurut mereka pada akhir-akhir ini.

Dua dekade pascareformasi, situasi Indonesia tak kunjung membaik bahkan cenderung masuk kepada krisis demokrasi.

Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan oleh DPR, misalnya, mengindikasikan ketidakberpihakan terhadap pemberantasan korupsi.

Langkah tersebut diamini oleh pemerintah melalui Surat Presiden Nomor R-42/Pres/09/2019, tertanggal 11 September 2019.

Surat itu ihwal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang KPK.

Sikap pemerintah dan DPR tersebut memperlihatkan ada upaya pemberangusan terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Hal ini sebagaimana termuat dalam draf revisi UU KPK yang memangkas kewenangan KPK. Antara lain mengubah status sejumlah pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN); kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus disetujui dewan pengawas.

Selain itu, KPK tak boleh memiliki penyelidik dan penyidik independen; penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung; dan pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kondisi ini bakal menyulitkan kinerja KPK karena mesti melewati birokrasi yang lebih panjang. Padahal, upaya pemberantasan korupsi seyogianya tidak diperlambat dengan segala mekanisme birokrasi yang bertele-tele.

Situasi bakal bertambah pelik bila izin penyadapan tak diberikan. Sejauh ini, tugas pengawasan sudah dijalankan oleh DPR, BPK, publik, serta internal KPK. Empat elemen tersebut mestinya cukup untuk memenuhi fungsi pengawasan.

Revisi yang terkesan melemahkan KPK menyiratkan pemerintah dan DPR tidak serius terhadap pemberantasan korupsi. Padahal, perilaku korupsi merugikan banyak pihak. Sebab, praktik korupsi menciptakan biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi.

Tak hanya itu, korupsi juga menimbulkan pemiskinan karena membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja.

Ketika korupsi berhasil diberantas, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum juga meningkat. Revisi UU KPK juga tak sesuai dengan Nawa Cita, yakni menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

RKUHP Ngawur
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini digunakan di Indonesia, merupakan salah satu kitab hukum peninggalan Hindia Belanda, yang mendapatkan akta kelahiran resmi dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1946 dan 1957 untuk dapat diberlakukan di Indonesia.

Dalam KUHP juga terdapat beberapa topik yang bermasalah dan memang selayaknya untuk segera diganti atau dicabut, pun sampai saat ini terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang tidak berlaku lagi.

Oleh karena itu, sebagai manifestasi agenda reformasi hukum pidana di Indonesia, sejak tahun 1960-an rencana untuk merevisi KUHP terus digulirkan.

Pada tahun 2015 draf pertama Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah masuk ke dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas).

Rancangan yang seyogyanya dapat menjadi solusi permasalahan yang berkembang di masyarakat, nyatanya justru menghadirkan permasalahan baru yang mengancam warga negara dengan menambah pengaturan baru yang tidak mencerminkan hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Padahal, hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilewati.

Pemerintah dan DPR terkesan terburu-buru dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tanpa memperdulikan suara dan aspirasi publik. Padahal, masyarakat sipil sudah mengingatkan RKUHP masih menyimpan sejumlah persoalan salah satunya overkriminalisasi.

Masyarakat juga menilai RKUHP yang sedang dicanangkan oleh pemerintah hari ini justru nampak lebih buruk dari era kolonial.

Isi dalam RKUHP alih-alih sebagai perlindungan yang diberikan oleh negara untuk warganegara dirasa seperti pemidanaan massal yang diberikan oleh negara untuk warga negaranya.

Pasal-pasal yang terkandung di dalamnya memperkeruh suasana dengan mengintimidasi para korban melalui hukuman pidan. RKUHP disebut-sebut untuk penyempurnaan, kodifikasi hukum pidana, dan perbaikan atas kondisi hukum di Indonesia, RUU KUHP justru lahir dengan semangat penghukuman dan pembatasan hingga intervensi wilayah privat negara.

Poin yang harus dibenahi dalam RKUHP Ngawur ini di antaranya mengenai delik kesusilaan seperti zina, aborsi, kumpul kebo dan lain sebagainya, kebebasan berekspresi, dan mengenai asas legalitas yang cenderung mengintimidasi rakyat. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID