Bandit Itu Bermula dari Politik Uang - RILIS.ID
Bandit Itu Bermula dari Politik Uang
[email protected]
Senin | 08/04/2019 06.01 WIB
Bandit Itu Bermula dari Politik Uang
Yusni Ilham, S.Sos.I, Anggota Bawaslu Kota Bandarlampung. ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/ Anto RX

"DENGAN uang; Anda bisa beli makanan, tapi bukan nafsu makan; obat, tapi bukan kesehatan; tempat tidur nyaman, tapi bukan tidur nyenyak; pengetahuan, tapi bukan kebijaksanaan; perhiasan, tapi bukan kecantikan; kemewahan, tapi bukan kehangatan; kesenangan, tapi bukan kebahagiaan; kenalan, tapi bukan teman; pelayan, tapi bukan kesetiaan.”

Demikian kalimat Arne Garborg, seorang penyair kebangsaan Norwegia dalam syairnya yang bisa kita gunakan mewakili kata yang tidak terucap berhadapan dengan fenomena politik uang yang mungkin saja akan terlahir dalam proses demokrasi Pemilu 2019.

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian imbalan atau janji menyuap seseorang untuk tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya untuk memilih pasangan calon; partai politik peserta pemilu tertentu; calon anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota; dan/atau calon anggota DPD, dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Kegiatan politik uang bisa saja berbentuk uang atau barang di luar 12 item yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Yaitu selebaran, brosur, pamplet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makanan, kalender, kartu nama, pin dan/atau alat tulis.

Kegiatan yang merupakan bentuk pelanggaran kampanye ini biasanya dilakukan oleh tim kampanye, pelaksana kampanye, simpatisan, relawan, atau bahkan peserta pemilu. Baik pasangan calon, partai politik, atau calon perseorangan DPD dengan tujuan agar masyarakat memberikan suaranya kepada peserta kampanye yang bersangkutan.

Persoalan politik uang masih akan terus menghantui proses pemilihan pada pemilihan umum tahun 2019. Karena selain harus menentukan pilihannya terhadap calon anggota legislatif dan DPD, masyarakat juga harus memilih calon presiden dan wakil presiden.

Masyarakat disuguhkan dengan banyaknya jumlah peserta pemilu yang harus dipilih. Jal ini dapat menjadi celah bagi setiap peserta pemilu dalam melakukan politik uang.

Praktik politik uang menjadi kekuatan utama yang bisa dijadikan alat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Hal ini tidak terlepas karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemilu. Selain itu dipengaruhi kepentingan para peserta pemilu sebagai akibat kurangnya kesadaran akan bahaya politik uang.

Peserta pemilu yang memang  membutuhkan dukungan suara dari masyarakat dan masyarakat yang menganggap bahwa politik uang adalah bagian daripada ”berkah”. Bahkan hal ini justru ditunggu oleh sebagian masyarakat.

Faktor lain juga bisa disebabkan karena krisis kepercayaan masyarakat terhadap visi-misi serta program kerja yang dijanjikan para kontestan pemilu. Apakah kelak jika jadi benar-benar akan berpihak kepada rakyat atau bahkan terlupakan dan lambat laun akan terkikis oleh waktu.

Atau, hanya sebatas janji-janji politik sehingga fenomena serangan fajar, Duha, Tahajud, atau serangan lainnya menjadi salah satu yang ditunggu masyarakat karena hal ini bisa langsung dirasakan dan dinikmati saat itu juga.

Untuk itu dibutuhkan gerakan pendidikan politik baik itu bagi masyarakat maupun para kontestan pemilu guna meningkatkan kesadaran dalam menegakkan demokrasi.

Kegiatan politik uang adalah cikal bakal munculnya bandit-bandit koruptor yang menghabiskan kekayaan negara demi memperkaya diri. 

Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan kekayaan negara dalam rangka untuk  mengembalikan kerugian yang terjadi pada saat kampanye. Di mana sang calon telah melakukan politik uang dalam rangka membodohi rakyat untuk kepentingan meraup suara.

Para calon atau kontestan pemilu menggunakan politik uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih. Hal ini terkadang tidak disadari oleh masyarakat terutama yang awam. Padahal ini merupakan proses pembodohan massal.

Uang rakyat itulah yang akan diambil oleh bandit-bandit tersebut untuk mengembalikan kerugian yang telah dikeluarkan pada saat kampanye.

Selama lima tahun ke depan mereka akan disibukkan untuk proses pengembalian uang tersebut tanpa memperhatikan lagi visi-misi serta janji-janji politik yang selalu dikoar-koarkan pada saat kampanye.

Daya saing terhadap perolehan kursi menjadi dasar utama setiap calon untuk melakukan politik uang. Untuk bisa terpilih maka akan berupaya meningkatkan eksistensinya agar dapat dikenal publik.

Kampanye adalah salah satu wadah bagi para kontestan ini memperkenalkan diri. Namun di balik itu, pola pikir yang terbangun bukan saja hanya sampai pada pengenalan terhadap visi dan misinya. Namun upaya mencari simpatik publik yang kemungkinan dilakukan dengan politik uang.

Bagaimana tidak? Masyarakat Indonesia masih banyak yang awam terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Sehingga pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dapat diciderai dengan ulah-ulah oknum dalam mempengaruhi masyarakat untuk dapat memilihnya melalui cara politik uang.

Untuk itu kegiatan politik uang tidak bisa diremehkan karena ini membahayakan proses demokrasi. Tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap politik uang. Untuk itu peran dari semua pihak sangat dibutuhkan guna menjaga pemilu yang aman, damai, tertib, dan sejuk.

Dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 jelas ada sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku politik uang jika terbukti di mata hukum berupa sanksi administrasi. Yaitu pembatalan nama calon dari daftar tetap dan pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih.

Selain itu juga ada sanksi pidana sesuai Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dijelaskan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Pada ayat (2) dijelaskan jika proses dilakukan dalam masa tenang maka akan dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. Dan, ayat (3) jika dilakukan pada saat pemungutan suara akan dikenakan penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Selanjutnya dibutuhkan kerjasama para pihak dalam memerangi politik uang sehingga hal ini tidak lagi menjadi budaya kelam yang terus menyelimuti demokrasi di Indonesia. Meski peran pengawasan adalah tugas pengawas pemilu, tetapi tanpa ada kerjasama dari semua pihak kegiatan pengawasan tidak akan maksimal. 

Kepada semua pihak yang menjumpai kegiatan praktik politik uang diharapkan kerjasamanya untuk segera melaporkan ke bawaslu di masing-masing tingkatan untuk ditindaklanjuti.

Tidak ada yang terlambat. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dari pemilu ke pemilu kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Semua pihak harus bekerja memastikan perjalanan politik dan demokrasi ini tidak ditelanjangi dengan keserahan dan ketidakjujuran dari berbagai pihak berkepentingan jika kita masih sepakat untuk merawat wajah negeri ini.

Semua pihak, penyelenggara, penegak hukum, elit politik, parpol, seluruh masyarakat hendaklah memiliki semangat kebangsaan yang sama untuk menjunjung tinggi kualitas demokrasi.

Demokrasi janganlah direduksi menjadi sekadar transaksi atau seni memanipulasi dan menghalalkan segala cara untuk memuluskan kepentingan pribadi dan kelompok. Sungguh tidak mustahil negeri dan daerah kita akan membusuk bila kita masih tetap berselera tingi dengan politik busuk ataupun semangat politik purba yang saling memangsa yang lemah atau kalah.

Bagi yang diberi kesempatan memegang mandat rakyat janganlah menggila dengan kemenangannya, menjadi mafia anggaran, suap, korupsi, kolusi menjadi modus untuk mengembalikan modal politik.

Yang belum diberikan kesempatan oleh rakyat menjadilah ”aktor” demokrasi yang ksatria. Inilah demokrasi kita, inilah daerah kita. Inilah Indonesia kita. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID