Bappeda Lampung Gelar FGD Good Governance - RILIS.ID

Bappeda Lampung Gelar FGD Good Governance
[email protected]
Senin, 2018/11/19 17.46
Bappeda Lampung Gelar FGD Good Governance
Bappeda Lampung menggelar FGD good governance di aula Bappeda setempat, Senin (19/11/2018).

RILIS.ID, Bandarlampung – Bappeda Provinsi Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan kerangka teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024 di aula Bappeda setempat, Senin (19/11/2018).

FGD yang dipimpin Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni dengan narasumber Dedi Hermawan (Akademisi Universitas Lampung) dan tenaga ahli Gubernur Irwan Efendi membahas permasalahan dan isu strategis pembangunan bidang pemerintahan.

Menurut Elvira, setidaknya ada lima pendekatan proses perencanaan. Yakni pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, urusan bidang pemerintahan meliputi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB), serta komunikasi, informatika, statistik (Kominfotik) dan sandi.

Sejumlah isu strategis untuk permasalahan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yakni penanganan gangguan keamanan dan trantibumlinmas secara lebih komprehensif, berkurangnya konflik horizontal dan vertikal, dan peningkatan kualitas aparatur bidang trantibumlinmas.

Isu strategis administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu, kepemilikan dokumen kependudukan (E-KTP dan KK) pada setiap penduduk sesuai target yang diharapkan, dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung administrasi kependudukan.

Sementara isu strategis pengendalian penduduk dan KB yakni kesiapan Provinsi Lampung dalam menyambut bonus demografi, tingkat mobilisasi penduduk secara lebih merata, menurunnya jumlah kasus pernikahan dini, dan penurunan laju pertumbuhan penduduk.

Terkait permasalahan kominfotik dan sandi, isu strategisnya adalah pembangunan smart city Provinsi Lampung, meningkatnya keterbukaan informasi publik, penyediaan data statistik sektoral, dan penyelenggaraan tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman. (ADVERTORIAL)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)