Bareskrim Selidiki Dugaan Kerusakan Lingkungan di Pulau Tegal Mas - RILIS.ID
Bareskrim Selidiki Dugaan Kerusakan Lingkungan di Pulau Tegal Mas
Bayumi Adinata
Selasa | 06/08/2019 17.47 WIB
Bareskrim Selidiki Dugaan Kerusakan Lingkungan di Pulau Tegal Mas
Karokorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo sebagai Ketua Tim Penyelidik PPNS di Pulau Tegal Mas saat meninjau lokasi wisata Pulau Tegal Mas, Selasa (6/8/2019)./FOTO RILISLAMPUNG.ID/BAYUMI ADINATA

RILIS.ID, PESAWARAN – Tidak hanya soal izin, Pulau Tegal Mas juga diduga bermasalah atas terjadinya kerusakan lingkungan di pulau tersebut. Saat ini, Bareskrim Polri tengah menyelidiki hal tersebut.

Informasi ini disampaikan Karokorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo saat meninjau lokasi wisata di Pulau Tegal Mas, Selasa (6/8/2019).

Pria yang juga merupakan Ketua Tim Penyelidik PPNS di Pulau Tegal Mas ini mengatakan, pihaknya tengah mendalami indikasi tindak pidana di Pulau Tegal Mas mengenai kerusakan lingkungan terkait adanya reklamasi.

”Apa saja dampak-dampak yang terjadi atas reklamasi tersebut lagi kami selidiki,” ujarnya.

Menurut dia, dari pantauan timnya, ada dugaan pelanggaran hukum terkait kerusak lingkungan di pulau ini. 

”Maka dari itu kami memasang plang peringatan bahwa pulau ini dalam proses penyelidikan PPNS dalam dugaan tindak pidana,” tegasnya.

Adapun dugaan aturan yang dilanggar di Pulau Tegal Mas di antaranya pelanggaran pasal 98 dan 109 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Kemudian, pelanggaran pasal 69 ayat (1), pasal 74 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Lalu, pelanggaran pasal 75 jo pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan ancaman hukuman paling lama 3 tahun penjara dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Selanjutnya, pelanggaran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Terpisah, Kepala Koordinator Wilayah Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Perwakilan Wilayah Lampung Dian Patria mengatakan, jika terjadi proses penyelidikan PPNS atas dugaan tindak pidana maka izin reklamasi di Pulau Tegal Mas yang berada di ujung pulau tidak bisa dikeluarkan.

”Kami juga akan meminta pihak Pulau Tegal Mas mengembalikan lingkungan tersebut seperti awal sesuai aturan yang berlaku,” singkat dia.

Sebelumnya, KPK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR); menghentikan operasional dermaga Penyeberangan Sari Ringgung dan kawasan wisata Pulau Tegal Mas ditanggapi owner Tegal Mas Thomas A. Rizka. (Baca: KPK dan Tiga Kementerian Hentikan Operasional Pulau Tegal Mas).

Menyikapi hal tersebut, Owner Pulau Tegal Mas Thomas A. Rizka mengaku

sudah lama mengurus perizinan. Yakni sejak awal 2018. Namun baru bisa terealisasi sekarang. (Baca: Disegel KPK, Owner Tegal Mas Target Izin Rampung Sebulan).(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID