Bawaslu Gelar Workshop Eksaminasi Peraturan Pilkada - RILIS.ID
Bawaslu Gelar Workshop Eksaminasi Peraturan Pilkada
Taufik Rohman
Kamis | 07/11/2019 17.10 WIB
Bawaslu Gelar Workshop Eksaminasi Peraturan Pilkada
Workshop eksaminasi peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah soal hambatan dan tantangan. FOTO: RILISLAMPUNG.ID /TAUFIK ROHMAN

RILIS.ID, Bandarlampung – Bawaslu Lampung menggelar Workshop eksaminasi peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan tema hambatan, tantangan dan rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, di Hotel Emersia Bandarlampung, Kamis (7/11/2019). 

Menghadirkan pembicara dari KPU, Akademisi hukum, dan Bawaslu sendiri. 

Khairuddin Tahmid Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menyampaikan soal hambatan dan tantangan penegakan hukum Pilkada. 

Menurutnya penegakan hukum Pilkada itu sama seperti penegakan pemilu sebelumnya, dari aspek penegakan hukum persoalannya menyangkut soal pelanggaran pemilu, dan sengketa pemilu.

"Kenapa dibedakan antara pelanggaran atau kecurangan dengan sengketa pemilu?. Ini ada 7 poin pelanggaran pemilu, pertama saat pendaftaran data pemilih, kedua saat klasifikasi bakal calon, pelanggaran sebelum kampanye atau kampanye terselubung, nakuti-nakuti, pelanggaran manipulasi suara

Pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu," ungkap Dosen Syariah ini. 

Kemudian, kata Khairuddin, Sengketa pemilu  ranahnya MK, dan non sengketa ranahnya pengawas pemilu. Ini untuk jaga hak pilih rakyat, supaya pilkada dapat berlangsung luber jujur adil.

Dia menjelaskan melalui Undang-Undang  no 7 tahun 2017, maka ini perluasan kompetensi absolut Bawaslu,  semi peradilan. 

"Yakni bisa berwenang menindak, memutuskan perkara pemilu. Nah perluasan yang paling radikal adalah bisa mendisk atau pembatalan calon, dan berwenang juga dalam memutuskan, keputusan pertama dan akhir. Jadi hampir sama dengan MK. Tinggal berani atau tidaknya Bawaslu," tegasnya. 

Komisioner KPU Lampung Divisi partisipasi masyarakat, Antoniyus Cahyalana, mengatakan untuk pilkada serentak 2020 menggunakan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Dimana pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan pada Rabu 23 September 2020. 

"Oleh karena itu untuk tahapan itu akan ada perekrutan badan adhoc, yakni PPK, PPS, di masing-masing KPU Kabupaten/Kota, " katanya. 

Menurutnya daftar pemilih menjadi isu krusial, karena selalu ada perbaikan untuk melindungi hak pilih masyarakat. 

Sedangkan Divisi hubungan masyarakat Bawaslu Lampung Muhammad Teguh, mengatakan, adanya perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) itu selalu berkali-kali dikarenakan adanya perubahan baik karena pindah memilih ataupun yang meninggal dunia dan persoalan lainnya. 

"Kedepan ini harapannya untuk melindungi hak pilih masyarakat, maka untuk coklit daftar pemilih dilaksanakan dengan benar baik dari KPU dan Bawaslu. Alhamdulillah KPU sudah lakukan DPT berkelanjutan kemarin. Karena DPT ini selalu berkesinambungan," katanya.

Menurutnya kendala pada Pilkada serentak terdeteksi adalah, perseteruan antar pendukung calon, dukungan ganda, netralitas para penyelenggara. Sementara untuk rawan Pilkada yang perlu diantisipasi adalah di tingkat akar rumput (grass root). (*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID