Bawaslu: Sanksi Pidana Politik Uang Tidak Ringan - RILIS.ID
Bawaslu: Sanksi Pidana Politik Uang Tidak Ringan
Taufik Rohman
Senin | 26/03/2018 22.35 WIB
Bawaslu: Sanksi Pidana Politik Uang Tidak Ringan
Komisioner Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Taufik Rohman

RILIS.ID, Bandarlampung – Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang merilis hasil survei masih tingginya money politic di Pilgub Lampung sebanyak 46 persen toleransinya, mendapat perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung. ‘Wasit’ pada Pilgub inipun mengeluarkan imbauan menolak politik uang. 

Komisioner Bawaslu Lampung Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga, Iskardo P. Panggar, mengajak dan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, pemangku kepentingan dan Semua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 2018 di Provinsi Lampung agar berkomitmen bersama menolak dan melawan politik uang dan politisasi sara. 

"Agar tercipta Pilkada yang berintegritas, melahirkan pemimpin yang kredibilitas, sesuai hati nurani, " kata Iskardo P. Panggar, Senin (26/3/2018) malam. 

Menurutnya, warning ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 a quo, bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi Iainnya sebagai imbalan warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak Iangsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu muliar rupiah).

"Aturannya dan ancamannya sudah jelas, ayo tolak money politik.  Bersama rakyat Awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakan keadilan pemilu," ajaknya. 

Diketahui, SMRC Merilis sebanyak 46 persen responden, mengaku tidak mempermasalahkan politik uang (money politic) pada Pilgub Lampung 2018.

"Tingkat toleransi terhadap politik uang sekitar 46 persen, toleransi politik uang yang paling tinggi berada di Zona 4 yakni Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat yaitu sebesar 56% persen. Kemudian disusul di Zona 2 (Lampung Selatan) sebesar 54% persen," kata Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas, Minggu (25/3/2018) malam.

Kemudian, zona 5 (Lampung Utara, Waykanan) 49 persen, zona 6 (Tuba Barat, Tuba dan Mesuji) 49 persen,  zona 1 (Bandarlampung) 44 persen dan zona 7 (Lampung Tengah) 43 persen. 

“Dari yang toleran, mayoritas 88 persen menyatakan pilihan tidak ditentukan oleh pemberian uang atau hadiah,” kata Sirojudin. 

Kata Sirojudin, survei dilakukan pada tanggal 3 hingga 8 Maret 2018 terhadap sampel sebanyak 820 orang. Responden yang dipilih berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah saat mengikuti survei. Metode yang digunakan adalah penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling) dengan toleransi kesalahan atau margin off error sebesar kurang lebih 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

 

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID