Benahi Sistem Pengadaan Buku Perpustakaan - RILIS.ID
Benahi Sistem Pengadaan Buku Perpustakaan
Segan Simanjuntak
Minggu | 11/03/2018 18.01 WIB
Benahi Sistem Pengadaan Buku Perpustakaan
Anggota Dewan Perpustakaan Lampung Ikhsanudin. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Ade Yunarso

RILIS.ID, Bandarlampung – Anggota Dewan Perpustakaan Lampung Ikhsanudin menilai pembangunan perpustakaan desa harus terus didorong sampai benar-benar terealisasi di seluruh wilayah di Sai Bumi Ruwa Jurai.

Meski begitu, dia meminta agar buku bacaan perpustakaan desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Karena dirinya melihat buku-buku yang terdapat di perpustakaan desa tidak semua bisa diakses.

“Kalau kita mau jujur memang buku-buku yang ditawarkan perpustakaan desa tidak semua bisa diakses. Dalam artian kesesuaian bacaan dengan target,” kata Ikhsan –sapaan akrabnya dalam acara Rilis Corner di markas rilislampung.id, Sabtu (10/3/2018).

Bukan hanya itu, lanjut Ikhsan, pemerintah juga harus memperbaiki sistem pengadaan buku yang dianggap tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat.

“Pengadaan buku itu perlu diperbaiki, karena saya sering menjumpai pengadaan buku itu cuma sebatas proyek. Jadi literasi ini butuh waktu yang panjang dan sistematis. Kalau hanya sebatas proyek, buat apa. Karena tidak ada relevansinya,” ungkapnya.

Namun, Ikhsan mengaku tidak ada yang sia-sia dalam memperjuangkan sesuatu. Karenanya, dia tetap mendorong pembangunan perpustakaan desa. “Sembari jalan kita kasih masukan, karena tidak ada yang sia-sia. Nanti akhirnya harus berkolaborasi dengan orang-orang yang berminat literasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lampung Herlina Warganegara menyebut baru 702 dari total 2.640 desa atau sekitar 27 persen yang sudah memiliki perpustakaan desa.

Herlina mengatakan, Pemprov Lampung telah melakukan berbagai upaya sekaligus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan dana desa bagi pengembangan dan pembangunan perpustakaan desa.

“Selama ini dana desa lebih diprioritaskan pada sektor infrastruktur fisik. Kami mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti surat edaran gubernur perihal alokasi dana desa untuk pembangunan dan pengembangan perpustakaan di daerahnya,” katanya belum lama ini. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID