Benar Diperiksa KPK, Dua Pejabat Mesuji Ditanyakan Soal Ini - RILIS.ID
Benar Diperiksa KPK, Dua Pejabat Mesuji Ditanyakan Soal Ini
Muhammad Iqbal
Senin | 11/03/2019 23.31 WIB
Benar Diperiksa KPK, Dua Pejabat Mesuji Ditanyakan Soal Ini
ILUSTRASI: RILIS.ID/ Dendi Supratman

RILIS.ID, Bandarlampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ternyata benar-benar memeriksa dua pejabat penting di Mesuji. Ini terkait kasus fee proyek yang menjerat bupati setempat nonaktif, Khamami.

Mereka adalah Penjabat Sekretaris Kabupaten (Pj Sekkab) Adi Sukamto dan Kepala Bidang Belanja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yudi Oktaviansyah, Senin (11/3/2019).

Kepada rilislampung.id pada Senin (11/3/2019), juru bicara KPK Febri Diansyah, menerangkan pemeriksaan terhadap dua saksi tersebut dilakukan di gedung KPK di Jakarta.

"Penyidik hari ini mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait pengangkatan tersangka Khamami sebagai Bupati Mesuji dan WS (Wawan Suhendra) sebagai PNS di lingkungan Pemkab Mesuji," tulis Febri melalui pesan singkat WhatsApp.

Menurut Febri, KPK menyelidiki sejauhmana pengetahuan kedua saksi itu dalam dugaan suap dari tersangka Khamami kepada Wawan. Nama terakhir menjabat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pejabat pembuat komitmen (PPK).

Selain itu, terus Febri, penyidik menyita beberapa dokumen sebagai barang bukti terkait dugaan suap proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Mesuji pada 2018.

Diketahui, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus fee proyek Mesuji. Selain Khamami dan Wawan, lainnya adalah adik Khamami, Taufik Hidayat; owner PT Jasa Promix Nusantara (JPN) dan PT Secillia Putri (SP), Sibron Azis; serta dari swasta, Kardinal.

Suap disebut fee atas empat proyek infrastruktur yang dikerjakan dua perusahaan Sibron.

Pertama, proyek dari APBD Mesuji 2018 yang digarap PT JPN, yaitu pengadaan dasar dengan nilai Rp9,2 miliar.

Kedua, proyek pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari Rp3,75 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan 2018. Proyek ini juga dikerjakan PT JPN.

Ketiga, proyek yang digarap PT SP. Yaitu pengadaan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar.

Keempat, pengadan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar.

Pemberian suap diserahkan bertahap. Pada 28 Mei 2018 sebagai tanda tangan kontrak diterima pemberian Rp200 juta; 6 Agustus 2018 diterima Rp100 juta; dan 23 Januari 2019 diserahkan Rp1,28 miliar. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID