Bola Panas Paripurna Pansus Money Politics Ada di Banmus - RILIS.ID
Bola Panas Paripurna Pansus Money Politics Ada di Banmus
Taufik Rohman
Rabu | 03/10/2018 17.09 WIB
Bola Panas Paripurna Pansus Money Politics Ada di Banmus
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Anto RX

RILIS.ID, Bandarlampung – Perjalanan panjang pansus money politics Pilgub Lampung hampir memasuki babak final. Badan Musyawarah (Banmus) DPRD segera menjadwalkan sidang paripurna rekomendasi pansus.

"Kami memandang cukup, sehingga hasilnya segera disampaikan di paripurna," kata Ketua Pansus Money Politics Mingrum Gumay, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/10/2018).

Saat ini lanjut Mingrum, ‘bola panas’ kapan sidang paripurna itu tinggal menunggu kapan Banmus menjadwalkannya.

Mingrum mengaku sudah secara lisan mengatakan pada pimpinan DPRD untuk paripurna tersebut.

"Secara tertulis memang belum disampaikan, tapi secara lisan sudah berbicara ke ketua DPRD Lampung minta diparipurnakan, nah sekarang tergantung Banmus, kapan menjadwalkannya," ungkapnya.

Menurutnya, hasil rekomendasi pansus ini ada masalah hukumnya.

"Dan ini masalah hukum, jadi gak ada kedaluarsa. Hingga dilaporkannya secara resmi ke DPRD. Karena ituu tidak bisa dipungkiri terjadinya politik uang, dan beberapa orang terlibat sebagai penyandang dana," katanya.

Tindak lanjut hasil  dari paripurna itu nanti diserahkan kepada aparat hukum menindaklanjutinya.

"Aparat hukum, baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan harus menindaklanjuti dan menyelidiki. Sebaliknya jika ada konsekuensi hukum , ya resiko. Pansus ini sebagai pencerdasan kepada masyarakat Lampung, bahwa memberikan uang itu dengan mengorbankan masyarakat artinya mereka itu tidak menghormati lagi masyarakat Pemilih," jelasnya.

Sementara, ditambahkan anggota Pansus, Watoni Noerdin, Rekomendasi kesimpulan pansus itu sudah ada dan sudah dibahas, tinggal dilaporkan kepada pimpinan.

"Kalau gak salah 7 item, Money politics itu terbukti didalam tingkat pembahasan, bahwa Money politics itu terang benderang, tinggal bagaimana hasil rekomendasi itu disampaikan kepada lembaga yang punya kewenangan untuk menindaklanjuti itu," tegasnya. (*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID