Catat! Andi Surya akan Perjuangkan Register di Mesuji untuk Warga - RILIS.ID
Catat! Andi Surya akan Perjuangkan Register di Mesuji untuk Warga
[email protected]
Selasa | 05/03/2019 07.57 WIB
Catat! Andi Surya akan Perjuangkan Register di Mesuji untuk Warga
Anggota MPR/DPD RI, Andi Surya, bertemu pengurus Forum Masyarakat Bersatu (FMB) Register 44 dan 45 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Senin (4/3/2019). FOTO: ISTIMEWA

RILIS.ID, Mesuji – Anggota MPR/DPD RI, Andi Surya, bertemu pengurus Forum Masyarakat Bersatu (FMB) Register 44 dan 45 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Senin (4/3/2019).

Ini dalam rangka koordinasi rencana rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kehutanan/Lingkungan Hidup dan Kementerian ATR/BPN di Komite 1 DPD RI, Senayan, Jakarta.

"Ya benar, minggu depan, saya dan pimpinan FMB se-Lampung akan membicarakan persoalan pemukiman warga Kawasan Register Lampung di Komite 1 DPD RI dengan dua kementerian tersebut sebagai tindak lanjut atas laporan pengaduan warga beberapa waktu lalu,” terang Andi Surya.

Ketua FMB Register 44 dan 45 Way Serdang Mesuji, Umar, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan persoalan status pemukiman yang telah didiami warga puluhan tahun namun belum ada kejelasan.

"Atas arahan Pak Andi Surya, kami sudah membentuk FMB. Warga kami terombang-ambing hidup di negeri merdeka namun tidak memiliki kepastian hukum atas lahan yang kami tempati puluhan tahun di kawasan register ini,” keluh Umar.

Terhadap persoalan ini, Andi Surya menjelaskan bahwa UU Kehutanan No. 41/1999 yang menetapkan kategori hutan menjadi tiga bagian (hutan produksi,  lindung, dan  konservasi) dengan mengacu register yang dibuat zaman Belanda, sudah tidak kontekstual lagi.

"Undang-undang hutan ini tidak menjelaskan peran serta  masyarakat yang tinggal di sekelilingnya, serta bagaimana hutan dipelihara dengan tidak mengabaikan hak-hak hidup rakyat. Undang-undang ini perlu dirubah karena sudah tidak mampu mengatasi problem terkini,” jelas Andi Surya di hadapan FMB Way Sedang.

Menurut dia, peraturan pertanahan masih takluk dengan ketentuan register zaman Belanda. Penjajah sudah tidak ada namun aturannya masih menekan Indonesia.

"Oleh karenanya, saya atas nama wakil rakyat Lampung akan meminta Kementerian ATR/BPN dan KLH segera melepaskan status kawasan register di seluruh wilayah Lampung yang didiami warga puluhan tahun. Berikan hak-hak asasi agraria kepada mereka sesuai ketentuan UUD 45 Pasal 33 dan UU Pokok Agraria No. 5/1960,”  tegas Andi Surya. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID