Catatan Pilkada Lampung - RILIS.ID

Catatan Pilkada Lampung
[email protected]
Kamis, 2018/07/12 06.01
Catatan Pilkada Lampung
Budi Kurniawan, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Unila

ADA tiga tulisan penting yang melihat budaya politik suatu negara yang mendukung bekerjanya sistem demokrasi.

Buku pertama ditulis oleh Almond dan Verba yang membandingkan banyak negara dan kemudian berkesimpulan, budaya politik yang masyarakatnya beranggapan bahwa partisipasi dalam politik adalah sebuah keharusan. Partisipasi inilah kemudian menjadi inti budaya demokrasi kata Almond dan Verba.

Tulisan kedua ditulis Alexis De Tozqueville yang melihat masyarakat Amerika dan membandingkannya dengan Prancis.

Toucevile beranggapan bahwa demokrasi lebih tumbuh di Amerika ketimbang Prancis karena budaya politik masyarakat Amerika yang menurutnya menunjang untuk tumbuh kembangnya demokrasi.

Budaya Amerika terutama budaya persamaan atau equality menjadi modal tumbuh suburnya demokrasi di Amerika.

Amerika memang didirikan untuk menolak feodalisme dan mendukung penuh individualisme dan menolak dominasi negara yang terlampau ketat mengatur warganegara saat itu di Eropa. Amerika adalah bentuk antitesa Eropa terutama Inggris waktu itu.

Buku ketiga Making Democracy Work yang fenomenal, yang menggarisbawahi pentingnya trust sebagai bagian dari social capital adalah karya Robert Putnam.

Putnam yang mengambil research di Italia berpendapat demokrasi bisa bekerja karena adanya kepercayaan antar warga dan kepercayaan warga dengan pemerintah.

Trust inilah yang kemudian menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan atau lebih luas proses politik yang tentu saja, tidak hanya soal mencoblos.

Serupa dengan Tocqueville yang coba membandingkan Prancis dan Amerika, saya juga pernah tinggal di dua daerah secara lumayan lama, yakni Jogjakarta dan Lampung.

Apa budaya politik yang membedakan dua daerah ini sehingga Lampung dan Jogjakarta berbeda? 

Pertama soal trust. Jogja trust terhadap sultan dan politikus relatif lebih baik. Trust terhadap sesama warga pun lebih baik. Sehingga tidak heran kemudian partisipasi politik warganya lebih tinggi.

LSM di Jogja tumbuh subur sebagai bentuk partisipasi warga mengontrol dan berpartisipasi dalam pemerintahan.

Di Lampung yang namanya LSM bukanlah seperti yang di Jogja. LSM lampung adalah para rent seeker pencari proyek pemerintah bahkan merangkap sebagai tim sukses.

Civil society sangat lemah di Lampung. Research saya di 2013 di Lampung Barat bahkan banyak menemukan LSM papan nama.

Di Jogja pers relatif lebih independen, di Lampung pers hidup dari iklan pemda. Jika menulis opini kritik tentang pemda jangan harap dimuat.

Akademisi Jogja lebih menjauh dari kekuasaan, di Lampung mendekat. Di Jogja akademisi mengincar publikasi, di Lampung tim ahli.

Singkat kata partisipasi di Lampung lebih digerakkan motif ekonomi memburu materi ketimbang trust atau kepercayaan.

Bagaimana dengan mahasiswa ? Mahasiswa tempat saya mengajar setali tiga uang dengan akademisinya. Jika di Jogja mahasiswa berdesakan menghadiri diskusi, di Lampung mahasiswa ditakuti dengan absensi perkuliahan oleh dosen untuk hadir di diskusi.

Mobilisasi dengan ancaman dosen agar tidak malu di depan pembicara tamu adalah budaya mahasiswa Lampung.

Yang juga unik di Lampung mahasiswa malah jadi tim sukses pilkada yang tak pernah saya temui di Jogja. Tentu mahasiswa Jogja partisan, tetapi didasarkan ideologi ketimbang imbalan materi.

Masyarakat di Lampung susah dimobilisasi jika tidak ada imbalan materi alias uang transpor. Hal seperti ini tidak saya temui di Jogja.

Sebagai dosen jika memberi materi ke masyarakat, maka imbalanlah yang jadi tujuan utama pada saat dosen melakukan pengabdian masyarakat. Jika tidak memberi uang transpor jangan harap bisa memobilisasi warga.

Hal serupa tidak penulis temukan saat menjadi mahasiswa dan hidup di tengah masyarakat pada saat kuliah kerja nyata. Mungkin hanya masyarakat yang hidup di Moro-Moro Register 45.

Apakah ini budaya? Menurut hemat penulis politisilah yang merusak ini, merusak trust dengan menghamburkan uang money politics saat pilkada. Atau sebaliknya, bisa jadi politisi cuma melihat "pasar pemilih", ketika uang lebih dibutuhkan maka jadilah  politik wani piro "terpaksa" dilakukan.

Mengapa uang menjadi variabel penting di pilkada Lampung, mengapa pemilih di Lampung sangat mudah terperdaya dengan politik uang dan dangdutan?

Literatur tulisan James Robinson dan Verdier tahun 2001 dalam The Political Economy of Clientelism masih relevan dengan Lampung.

Robinson mengatakan maraknya clientelism dikarenakan faktor seperti produktivitas yang rendah (tingkat pendidikan yang rendah); tingginya angka kemiskinan; dan tingginya ketimpangan ekonomi.

Situasi seperti ini menyebabkan uang lebih penting dari ideologi bahkan politik identitas seperti etnis.

Faktor kedua yang membuat clientelism lebih murah bagi politikus adalah sistem pilkada itu sendiri.

Pilkada yang tidak mensyaratkan 50 persen plus 1 tidak memaksa partai untuk berkoalisi untuk hanya mencalonkan dua calon.

Situasi ini kemudian membuat kandidat tidak perlu memperoleh suara mayoritas yakni 50 persen lebih untuk menang. Misalnya, cukup di angka 30 persen kandidat sudah bisa memastikan kursi kepala daerah.

Akibatnya, ongkos politik untuk melakukan money politics jadi lebih murah ketimbang pilkada yang diikuti hanya dua kandidat. Cukup punya basis di suatu kabupaten plus cucuran uang dan materi maka menanglah dia.

Lain cerita jika ada dua kandidat dengan jumlah pemilih yang banyak, maka cost politik untuk melakukan politik uang lebih mahal dan kemudian variabel lain seperti politik identitas lebih dimainkan.

Akhirnya, kepada mereka yang segelintir yang waraslah demokrasi Lampung kita berharap untuk diperjuangkan. Sayangnya mereka ini masih tercerai-berai, belum terkonsolidasi. Orang waras di Lampung, bersatulah! (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)