Dana Pengamanan Proyek Lampura, Ujian bagi Penegak Hukum - RILIS.ID
Dana Pengamanan Proyek Lampura, Ujian bagi Penegak Hukum
Muhammad Iqbal
Kamis | 16/01/2020 09.50 WIB
Dana Pengamanan Proyek Lampura, Ujian bagi Penegak Hukum
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/ Anto RX

RILIS.ID, Bandarlampung – Tiga institusi penegak hukum tengah jadi sorotan. Ini terkait aliran dana pengamanan proyek di Dinas PUPR Lampung Utara (Lampura) yang melibatkan Bupati Lampura nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara, kepada sejumlah oknum di dalamnya. Kasus dugaan korupsi!

Adalah saksi Fria Apris Pratama yang melontarkan semua tudingan itu dalam keterangannya dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang (berita ini dapat juga dibaca di koran Rilisid Lampung edisi Kamis, 16/1/2020).

Fria saat ini menjadi Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampura. Dulu dia bendahara di Dinas PUPR Lampura.

Dia bersaksi memberikan sejumlah uang ke oknum di Polda Lampung, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampura. Nilainya pun tidak tanggung-tanggung mencapai miliaran rupiah.

Fria menyatakan pemberian uang secara berkala tersebut diserahkan kepada salah seorang perwira Polda Lampung bernama Eko Mei, yang saat itu menjabat Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung.

 ”Mulai dari Rp35 juta, Rp40 juta, dan Rp70 juta," katanya saat bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan suap fee proyek Dinas PUPR Lampura dengan terdakwa Candra Safari di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin (13/1/2020).

Tak hanya itu, Fria juga menyerahkan uang sebesar Rp1 miliar untuk Kapolres Lampung Utara melalui Kasatreskrim polres setempat.

"Untuk Kapolres Lampung Utara Rp1 miliar, uang itu saya serahin ke Kasatreskrim, Pak Supriyanto. Untuk Polres Rp150 juta pas puasa, menjelang Lebaran. Wakapolres Rp100 juta, Kabag Ops Rp100 juta, Kabag Sumda Rp30 juta," terangnya.

Selain kepolisian, saksi juga mengaku pernah menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar untuk Kejari Lampung Utara. Pemberian tersebut dilakukan secara bertahap dengan dua orang penerima.

"Kebetulan waktu itu, (Mantan Kadis PUPR Lampura) Syahbudin memerintahkan saya pada tahun 2017 untuk mengantarkan uang ke Kejari Lampung Utara Rp1 miliar,” ungkapnya.

Dia menyerahkan ke Kasi Datun, Rusdi, dan Rp500 juta ke kakaknya Yusna Adia (Kajari Bandarlampung) yang saat itu Kajari Lampura.

”Uang Rp500 juta itu saya serahkan di rumah kakaknya Ibu Yusna di belakang Rumah Makan Begadang Resto," sambung Fria.

Selain nama-nama di atas, saksi juga menyebut Kasipidsus Kejari Lampung Utara Van Barata pernah menerima uang sebesar Rp15 juta.

”Kalau kita gak setor uang itu, kami akan dipanggil-panggil terus, sembari mereka mencari-cari kesalahan kami," ucap Fria.

Ketua Majelis Hakim Novian Saputra tentu tak percaya begitu saja. Dia mengonfrontasi kesaksikan Fria kepada mantan Kepala Dinas PUPR Lampura Syahbudin, yang juga tersangka dalam perkara tersebut.

"Apakah keterangan saksi itu benar?" tanya Novian.

”Iya Pak, benar," jawab Syahbudin.

Terlepas benar-tidaknya pernyataan saksi ini, tentu dugaan dimaksud telah menampar institusi penegak hukum yang seharusnya bebas dari masalah-masalah seperti itu.

Karenanya, mereka harus segera mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskannya. Ini bisa jadi sebuah ujian. Benar tidaknya masih terbentang jalan panjang untuk membuktikannya.

Namun sayang dari tiga pemegang pucuk pimpinan tertinggi institusi tersebut, baru mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampura, Yusna Adia, yang buka suara.

"Sumpah demi Allah, Muhammad Rasulullah. Saya tidak pernah menerima apa yang disebutkan saksi dalam persidangan," katanya saat dikonfirmasi, Senin (13/1/2020).

Yusna maklum apa yang ia sampaikan tentunya tidak semua memercayainya. Namun dia tidak mau ambil pusing atas penilaian tersebut.

Disinggung ciri-ciri perantara yang disebut saksi sebagai kakaknya, Yusna, membenarkan dirinya punya kakak perempuan. Rumahnya di belakang Rumah Makan Begadang.

Soal dugaan perantara lainnya yang disebut saksi adalah Kasidatun Kejari Lampura Rusdi, Yusna juga mengiyakan bahwa orang dimaksud adalah kasidatun-nya saat itu.

Sementara, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto belum merespons. Demikian halnya dengan Kapolres Lampura AKBP Budiman Sulaksono.

Jawaban hanya diberikan Kompol Handak, yang juga disebut menerima uang Rp100 juta pada saat menjabat Kabag Ops Polres Lampura.

Aihnggak benar. Jelas ngarang saksi itu,” tegasnya saat dikonfirmasi Rilisidlampung, Senin (13/1/2020). Dia karenanya tengah mempertimbangkan untuk membawa tudingan tersebut ke ranah hukum.

Sedangkan Karo Penmas Div Humas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono, bersikap wait and see. ”Biarkan sidang sidang berjalan sampai putusan,” singkatnya. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID