Data Kependudukan Dijebol, Pemerintah Harus Tanggungjawab - RILIS.ID
Data Kependudukan Dijebol, Pemerintah Harus Tanggungjawab
El Shinta
Senin | 19/03/2018 19.45 WIB
Data Kependudukan Dijebol, Pemerintah Harus Tanggungjawab
ILUSTRASI: IST

RILIS.ID, Bandarlampung – Penyalahgunaan data kependudukan untuk registrasi nomor pelanggan prabayar, harus menjadi tanggungjawab penuh pemerintah. Pemerintah juga dinilai abai karena data penting masyarakat bisa dijebol oleh oknum tak bertanggungjawab.

Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandarlampung, Syarif Hidayat, mengatakan masyarakat yang sejak awal ‘dipaksa’ untuk mengikuti aturan justru terkena dampak negatif dari program ini.

Menurut dia, bukan provider yang salah, tapi pemerintah yang mengeluarkan aturan. Pemerintah harus tanggungjawab sebagai yang mengumpulkan database kita.

“Kenapa bisa tidak aman, kenapa bocor, atau disalahgunakan. Tujuan pertama program ini kan untuk membuat lebih aman ternyata justru kebalikannya. Harus tanggungjawablah, masa iya pemerintah mau buat program ini nggak ada antisipasinya, data begitu saja bisa dijebol,” kata Syarif saat dihubungi rilislampung.id, Senin (19/3/2018).

Dirinya menjelaskan, pengumpulan database pelanggan prabayar dinilai tanggung. Pemerintah dianggap tidak berani mengambil tindakan penuh untuk program ini.

“Masyarakat kan setuju nggak setuju harus daftar. Artinya kita nggak punya kebebasan untuk memilih. Kalau tujuannya baik supaya terkontrol, bahkan harusnya one man one number, sama sekaligus nomor identifikasi yang lain seperti nomor rekening, nomor kependudukan, malah lebih bagus. Cuma di Indonesia pengumpulan nomor ini tanggung, satu orang bisa tiga nomor. Kenapa nggak satu orang satu nomor saja. Jadi nggak bisa pakai penipuan lagi lewat nomor telepon. Ini soal keberanian menerapkan aturan itu,” terangnya.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima adanya laporan keluhan terkait penyalahgunaan database nomor telepon prabayar.

“Belum ada pengaduan, kita hanya diminta untuk berhati-hati saja. Kalau pengaduan ke kita langsung belum ada,” kata Nur Rakhman.

Dirinya mengungkapkan, hingga kini pihaknya baru mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati.

“Kami masih tahap mensosialisasikan saja, belum masif, baru lewat teman-teman media. Belum sampai mengadakan acara khusus yang membahas khusus tentang peringatan ini,” ujarnya.

Disinggung mengenai tindakan dari Ombudsman, semua kewenangan dari pusat.

“Kalau menegur provider atau pemerintah, pusat yang lebih bisa memperingatkan lebih jauh, kita hanya bisa mensosialisasikan saja,” tandasnya. (*)

 

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID