Dibela LBH Tani, NasDem Minta Hakim Bebaskan Petani Sambudi - RILIS.ID
Dibela LBH Tani, NasDem Minta Hakim Bebaskan Petani Sambudi
[email protected]
Jumat | 21/09/2018 16.54 WIB
Dibela LBH Tani, NasDem Minta Hakim Bebaskan Petani Sambudi
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/ Anto RX

RILIS.ID, Bandarlampung – Ketua DPD NasDem Lampung Selatan (Lamsel) Wahrul Fauzi Silalahi menegaskan bahwa partainya akan memperjuangan keadilan untuk petani Sambudi terkait dugaan penambangan liar.

Sambudi yang berstatus terdakwa sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda. Petani malang itu mendapat advokasi dari LBH Tani Lampung.

“Kasus ini akan berdampak terhadap petani yang mencoba atau sudah melakukan kegiatan penyedotan pasir guna meningkatkan produktivitas lahannya sendiri,” tegas Fauzi dalam siaran pers, Jumat (21/9/2018).

Dia berharap majelis hakim PN Kalianda mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan berani membuat terobosan hukum terkait putusannya terhadap perkara yang melilit petani Sambudi.

“Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum penting dijadikan pertimbangan sebelum memutus perkara,” ungkap mantan Direktur LBH Bandarlampung ini.

Sementara Direktur LBH Tani Lampung Arif Hidayatullah mengatakan bahwa perkara yang menjerat Sambudi bukanlah sebuah tidak pidana.

“Peristiwa hukum itu benar ada, tapi itu bukan perbuatan pidana,” ujarnya.

Menurutnya, petani memiliki kepentingan langsung atas putusan perkara karena kasus ini terkait dengan pemanfaatan tanah pasir yang dijadikan lahan pertanian oleh petani agar lahannya dapat lebih produktif sehingga mempunyai nilai ekonomis tinggi.

“Yang mulia hakim lebih arif dan bijaksana bila memutus lepas dari tuntutan. Nasib petani dipertaruhkan di sini,” kata Arif.

Kasus dugaan penambangan pasir ini bermula ketika petani Sambudi membantu pemilik lahan sawah untuk diubah menjadi kolam ikan seluas 650 meter persegi dengan cara menyedot kandungan pasirnya sebelum dibuat kolam.

Berdasarkan keterangan di persidangan, kandungan pasir yang digali dengan cara disedot cukup banyak sehingga akhirnya pasir itu dijual atas persetujuan bersama dengan pemilik sawah.

“Penyedotan pasir baru berjalan kurang lebih dua hari. Dan hasil penjualan pasir juga dibagi dan diperuntukkan untuk modal membuat kolam,” terang Arif.

Mantan Sekretaris Jenderal LMND ini menegaskan bahwa kliennya hanya korban dari penegakan hukum yang tidak adil. Sebabnya, penyedotan pasir di wilayah Candipuro Kabupaten Lamsel sudah berlangsung sejak tahun 1990-an dan rata-rata para petani melakukan hal itu untuk meningkatkan produktivitas lahan.

“Sejak dulu tidak pernah ada sosialisasi bahkan larangan dari pemerintah terkait penyedotan pasir disana. Jangan karena kesalahan negara yang cuek dengan kesejahteraan petani, rakyat dijadikan korban,” jelasnya.

Perkara petani Sambudi ini dipimpin Hakim Ketua, I Gede Putu Saptawan. Dua anggotanya, Yudha Dinata dan Dodik Setyo Wijayanto.

Arif menambahkan, pembacaan putusan perkara petani Sambudi dijadwalkan pada Rabu (26/9/2018).

“Semoga putusannya memenuhi keadilan masyarakat petani pada umumnya,” tutupnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID