Dinas PUPR Masih Bungkam soal Denda PT AK dan PT SBR - RILIS.ID
Dinas PUPR Masih Bungkam soal Denda PT AK dan PT SBR
Bayumi Adinata
Jumat | 18/01/2019 22.05 WIB
Dinas PUPR Masih Bungkam soal Denda PT AK dan PT SBR
Jalan ruas Padangcermin-Kedondong, Pesawaran yang terus dikebut pengerjaannya. FOTO: ISTIMEWA

RILIS.ID, Bandarlampung – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung, memperpanjang pelaksanaan kegiatan pekerjaan proyek ruas jalan Padangcermin-Kedondong Kabupaten Pesawaran sepanjang 29.671 Km sampai akhir Januari 2019.

Perpanjangan itu terpaksa dilakukan lantaran kontraktor yakni PT Amarta Karya (AK) dan PT Sang Bumi Ratu (SBR), tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai kontrak ditetapkan akhir Desember 2018.

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejati Lampung melalui Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum), Agus Ari Wibowo mengatakan, lantaran belum selesainya pekerjaan itu ada dua alternatif yang bisa diterapkan sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Alternatif pertama, menggunakan nilai kontrak seperti Besarnya 1/1000 dikalikan nilai proyek (Rp160 miliar) atau Rp160 juta per hari.

Alternatif kedua, bagian tujuh di pasal 56 yang bunyinya kedua perusahaan gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir.

Namun PPK menilai perusahaan mampu menyelesaikan pekerjaan, untuk itu memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pada ayat (1) dimulai dengan Adendum yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada perusahaan, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

Ari, sapaannya, mencontohkan pekerjaan fisiknya belum mencapai 75 persen. “Maka yang dibayarkannya dibawahnya hanya 70 persen, tidak mungkin melampaui nilai sesungguhnya, dan  5 persennya sebagai jaminan jika pekerjaan sudah mencapai 100 persen," kata dia, Jumat (18/1/2019).

Ari menjelaskan kedua alternatif tersebut diserahkan sepenuhnya kepada PPK dari Dinas PUPR memakai alternatif yang mana. Dimana perpanjangan kontrak tersebut sampai batas waktu 90 hari.

“Selain itu, perpanjangan pekerjaan juga disiapkan Tim ahli yang melibatkan Unila dan lainnya dengan tujuan tim ahli bisa memeriksa sejauh mana pekerjaan proyek itu. Apakah benar-benar selesai atau tidak, disitulah akan kita memberikan tindakan kepada perusahaan," paparnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan jalan dan jembatan, Tri Susilowati dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat ditanya persoalan denda belum bisa menjelaskan lebih jauh.

"Nanti saja setelah pekerjaan akhir Januari selesai akan saya sampaikan," singkat dia. (*)

 

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID