Ditanya soal Pemeriksaan KPK, Adi: Mohon Maaf, Saya No Comment - RILIS.ID
Ditanya soal Pemeriksaan KPK, Adi: Mohon Maaf, Saya No Comment
M. Iqbal
Rabu | 13/03/2019 19.59 WIB
Ditanya soal Pemeriksaan KPK, Adi: Mohon Maaf, Saya No Comment
Pj. Sekkab Mesuji Adi Sukamto. FOTO: ISTIMEWA

RILIS.ID, Mesuji – Penjabat (Pj.) Sekkab Mesuji Adi Sukamto enggan memberikan komentar terkait pemeriksaan dirinya oleh penyidik KPK, pada Senin (11/3/2019) lalu.

Adi yang juga Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Mesuji ini diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap proyek infrastruktur tahun anggaran 2018.

“Waduh, (pemeriksaan KPK) kalau terkait itu, mohon maaf, saya no comment,” kata Adi usai acara talk show Pemilu Damai di Taman Keanekaragaman Hayati, Rabu (13/3/2019).

Meski begitu, Adi menyatakan bahwa proses pemeriksaan KPK masih berlangsung.

“Masih dalam pemeriksaan, sekali lagi saya minta maaf masih belum bisa berkomentar banyak terkait itu,” pintanya.

Penyidik KPK juga kembali memeriksa Lutfi Mediansyah, Kepala Seksi Jalan di Dinas PUPR Mesuji di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Lutfi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sibron Azis, owner PT Jasa Promix Nusantara (JPN) dan PT Secillia Putri (SP).

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus fee proyek infrastruktur Mesuji. Yakni Bupati Khamami, Sekretaris Dinas PUPR Wawan Suhendra, Taufik Hidayat (adik Khamami), Sibron Azis, dan Kardinal (swasta).

Suap disebut fee atas empat proyek infrastruktur yang dikerjakan dua perusahaan Sibron Azis.

Pertama, proyek dari APBD Mesuji 2018 yang digarap PT JPN, yaitu pengadaan dasar dengan nilai Rp9,2 miliar.

Kedua, proyek pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari Rp3,75 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan 2018. Proyek ini juga dikerjakan PT JPN.

Ketiga, proyek yang digarap PT SP. Yaitu pengadaan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar.

Keempat, pengadan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar.

Pemberian suap diserahkan bertahap. Pada 28 Mei 2018 sebagai tanda tangan kontrak diterima pemberian Rp200 juta; 6 Agustus 2018 diterima Rp100 juta; dan 23 Januari 2019 diserahkan Rp1,28 miliar. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID