Ditolak Warga, Kapal Penambang Pasir Gunung Anak Krakatau Sandar di Bakauheni - RILIS.ID
Ditolak Warga, Kapal Penambang Pasir Gunung Anak Krakatau Sandar di Bakauheni

Senin | 02/09/2019 21.51 WIB
Ditolak Warga, Kapal Penambang Pasir Gunung Anak Krakatau Sandar di Bakauheni
Kapal Tongkang milik PT LIP saat berada di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau. FOTO SCREENSHOOT/ISTIMEWA

RILIS.ID, LAMPUNG SELATAN – PT Lautan Indonesia Persada (LIP) harus menunda rencananya mengeruk pasir Gunung Anak Krakatau (GAK).

Sebab, meski perusahaan ini sudah mengantong izin dari Pemprov Lampung sejak 2015, aktivitas yang akan mereka lakukan menuai penolakan dari warga Pulau Sebesi, Lampung Selatan (Lamsel).

Pada Kamis (29/8/2019), warga mendesak kapal tongkang milik perusahaan tersebut untuk menghentikan aktivitasnya mengeruk pasir GAK yang mengandung besi itu.

Informasi yang didapat Rilislampung.id, kapal tongkang milik PT LIP bernomor lambung TSHB Mekar 501 itu telah bersandar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.   

Informasi ini dibenarkan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bakauheni Iwan Syahrial. Menurut dia, pihaknya sudah mengecek prosedural pelayaran kapal tersebut dan hasilnya memang sudah memenuhi syarat izin berlayar.

”Tapi secara perizinan yang lain kami tidak paham. Yang jelas, kapal itu sekarang ada di sini, karena ada ketidak cocokan antara masyarakat Pulau Sebesi dan pengusaha yang akan melakukan aktifitasnya,” ujarnya kepada Rilislampung.id, melalui sambungan telepon, Senin (2/9/2019).

Iwan mengaku tidak tahu apakah PT LIP sudah mengantongi surat izin usaha pekerjaan bawah air yang diterbitkan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla), Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurutnya, hal terssebut bukan kewenangannya.

”Kalau soal izin ke kementerian dan sebagainya, kami tidak paham. Yang jelas, kapal itu di sini bukan ditahan KSOP, hanya izin bersandar saja,” ucapnya.

Terpisah, Direktur Walhi Bandarlampung Irfan Tri Musti mengatakan, izin yang dikantongi PT LIP hanya dari pemprov saja. Sedangkan dari Ditjen Hubla Kemenhub belum ada.

”Izin usaha bawah air harus ada juga. Ditjen Hubla yang menerbitkan. Nah, itu belum PT LIP kantongi,” ujarnya kepada Rilislampung.id melalui sambungan telepon, Senin (2/9/2019).

Irfan memastikan akan terus memantau aktivitas PT LIP agar tidak menambang pasir GAK.

”Saat ini kami awasi pergerakannya. Tim sudah disiagakan untuk stand bye di Pulau Sebesi agar bisa mengawal perjuangan masyarakat yang menolak aktivitas PT LIP,” pungkasnya.

Sayang, Direktur PT LIP Stefen belum berhasil dikonfirmasi terkait hal ini. Telepon selularnya dalam kondisi tidak aktif saat dihubungi.(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID