DKPP Berhentikan Dua Ketua KPU di Lampung Dari Jabatannya - RILIS.ID
DKPP Berhentikan Dua Ketua KPU di Lampung Dari Jabatannya
PENULIS: Taufik Rohman, M. Amir Syaripudin
Kamis | 16/05/2019 23.21 WIB
DKPP Berhentikan Dua Ketua KPU di Lampung Dari Jabatannya
Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU Lampung Selatan M. Abdul Hafid/FOTO SCREENSHOOT

RILIS.ID, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberhentikan dua Komisi  Pemilihan Umum (KPU) di Lampung. Keduanya adalah Ketua KPU Lampung Selatan (Lamsel) M. Abdul Hafid dan Ketua KPU Pesisir Barat Yurlisman.

Pemberhentian M. Abdul Hafid dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan dari 23 perkara pada Kamis (16/5/2019). 

Selaku ketua majelis, Dr. Harjono dan anggota majelis Prof. Muhammad, Dr. Ida Budhiati, Dr. Alfitra Salamm, serta Fritz Edward Siregar menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan kepada M. Abdul Hafid selaku ketua merangkap anggota KPU Lampung Selatan sejak putusan. Itu ditegaskan Harjono saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Fritz Edward Siregar, teradu terbukti ceroboh dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan bawahannya. Teradu seharusnya melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang diduga melakukan pertemuan dengan peserta pemilu dan tidak langsung menyimpulkan untuk melokalisir dan menyasar tanggungjawab atas peristiwa tersebut langsung kepada Ketua PPK Rajabasa.

Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan atasan langsung dari Ketua PPK dan Ketua PPS seharusnya berperan aktif dalam melakukan klarifikasi terhadap jajaran PPK dan PPS yang diduga melakukan pertemuan dengan Caleg bernama Imer Darius. 

”(Teradu, Red) Bukan justru menunggu hasil pemeriksaan Bawaslu Lampung Selatan untuk dijadikan dasar pemberian sanksi,” katanya.

Teradu selaku Ketua KPU Lampung Selatan juga terbukti tidak memberikan tindakan terhadap perbuatan salah satu bawahannya, yakni Qusoiri, anggota PPK Rajabasa yang melampaui kewenangannya dengan berkonsultasi langsung ke KPU Lampung.

Tindakan Qusoiri jelas bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Sebagai Penyelenggara Pemilu Qusoiri seharusnya menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan terhadap peserta pemilu. Namun tindakan Qusoiri tidak mendapat perhatian serius dari teradu.

”Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf d, ayat (3) huruf f dan pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 15 huruf a dan huruf g Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” katanya.

Diketahui, pemberhentian dari jabatan ketua tidak menggugurkan hak dan kewajibannya dari statusnya sebagai anggota penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu). Penyelenggara Pemilu yang diberhentikan dari jabatan ketua masih tetap dari statusnya sebagai anggota penyelenggara Pemilu.

Terpisah, Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum M. Tio Aliansyah membenarkan putusan tersebut. Menurutnya, dengan putusan ini, maka dalam waktu paling lama tujuh hari, 5 orang Komisioner KPU Lampung Selatan segera melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan ini dengan melakukan pleno pemilihan Ketua KPU Lampung Selatan.

Sementara, Ketua KPU Lampung Selatan M. Abdul Hafid hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapannnya.

Tidak hanya itu, DKPP juga memutuskan sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan terlapor empat komisioner KPUD Pesisir Barat Yurlisman (ketua) dan tiga komisioner Tulus Basuki, Yulianto dan Jefri.

Dalam putusannya, DKPP juga memberhentikan Yurlisman dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat dan memberikan sanksi peringatan kepada tiga komisioner lainnya. 

Diketahui, keempat komisioner KPUD Pesbar dilaporkan April Liswar (Anggota DPRD Pesbar) dan H. Almuhdar (Lembaga Pengawas Pembangunan Daerah Pesbar) ke DKPP beberapa bulan yang lalu.

Berdasarkan salinan putusan DKPP No 2088/DKPP/SJ/PP.00/05/2009 tertanggal 15 Mei 2019 atas Nomor Laporan: 37-PKE-DKPP/III/2019 dan Nomor Laporan: 38-PKE-DKPP/III/2019 memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian;

Kemudian menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPUD Pesbar kepada Teradu I Yurlisman selaku ketua merangkap anggota KPUD Pesbar terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Lalu, menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu II Yulianto, Teradu III Jefri dan Teradu IV Tulus Basuki masing-masing sebagai anggota KPUD Pesbar terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Selanjutnya, memerintahkan KPU Lampung untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu II, Teradu III,  dan Teradu IV paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan.

Selain itu memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan sepanjang Teradu I paling lama 7 (tujuh)  hari sejak Putusan ini dibacakan; serta memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum M. Tio Aliansyah juga membenarkan informasi ini. Dengan putusan tersebut, KPU Pesbar juga diberi waktu paling lama tujuh hari, untuk melakukan rapat pleno pemilihan ketua KPU kabupaten setempat dalam rangka menindaklanjuti putusan tersebut.(*)

Editor Wirahadikusumah


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID