DKPP Putuskan Beri Peringatan, Ketua KPU Lampung Menerima - RILIS.ID
DKPP Putuskan Beri Peringatan, Ketua KPU Lampung Menerima
Taufik Rohman
Rabu | 08/08/2018 19.01 WIB
DKPP Putuskan Beri Peringatan, Ketua KPU Lampung Menerima
Sidang DKPP di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (8/8/2018).. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Bandarlampung – Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menanggapi dingin putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Dia menyebutkan langkah KPU membentuk Dewan Etik Rakata Institut diapresiasi oleh DKPP. Namun, dalam proses pembentukannya harus disertai juknis agar memenuhi kepastian hukum. 

"Karena tidak disertakan maka diberi sanksi peringatan," kata Nanang via Whatsappnya, Rabu (8/8/2018). 

Terkait dengan sanksi peringatan yang dijatuhkan DKPP terhadap dirinya, Nanang mengaku menerimanya. 

"Iya kita terima dengan tertib. Karena untuk perbaikan kedepan, " kata dia.

Dalam arti, mulai saat ini pembentukan Dewan Etik Lembaga Survei adalah positif namun harus disertai administrasi hukum atau juknis yang detail untuk memenuhi azas kepastian hukum. 

"Karena Pilkada Serentak, maka idealnya Pedoman Teknis/Juknis dibuat KPU-RI sebagai payung hukum seluruh Indonesia," ungkapnya. 

Diketahui, DKPP memutuskan memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono terkait pengaduan yang diajukan oleh Direktur Rakata Institute, Eko Kuswanto.

Adapun putusan tersebut yang disiarkan secara langsung di Ig Rakata Institute, dibacakan oleh Ketua Majelis, Muhammad yang didampingi anggota majelis, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Alfitra Salam dalam sidang yang digelar di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Dalam sidang pembacaan putusan tersebut, DKPP memutuskan empat poin putusan yang dijatuhkan kepada Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono sebagai teradu.

"Memutuskan, mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Kedua, menjatuhkan sangsi peringatan kepada teradu Nanang Trenggono sebagai Ketua merangkap anggota KPU Provinsi Lampung terhitung dibacakannya putusan ini," kata Ketua Majelis sidang DKPP, Muhammad. 

Selain itu, DKPP pun memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan.

Tak hanya itu, dalam putusan perkara bernomor 117/DKPP-PKE-VII/2018 tersebut, DKPP pun memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. (*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID