DPRD Lampung Tandatangani 14 Tuntutan Mahasiswa dan SPPR - RILIS.ID
DPRD Lampung Tandatangani 14 Tuntutan Mahasiswa dan SPPR
Bayumi Adinata
Selasa | 24/09/2019 13.51 WIB
DPRD Lampung Tandatangani 14 Tuntutan Mahasiswa dan SPPR
Anggota DPRD Lampung menandatangani tuntutan mahasiswa dan SPPR. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Bayumi Adinata

RILIS.ID, Bandarlampung – Mahasiswa se-Lampung bersama Pusat Perjuangan Rakyat (SPPR) Bersatu, menggelar unjukrasa di DPRD Lampung, Selasa (24/9/2019).

Meraka menuntut anggota DPRD Lampung menyepakati dan menandatangani tuntutan terhadap Rancangan UU yang membuat kekecewaan masyarakat.

Wakil Presiden BEM Universitas Lampung, M. Hadiyan Rasyadi mengatakan DPRD harus segera menindakilanjuti terhadap penolakan terhadap Capim KPK dan UU KPK Hasil Revisi terbaru untuk disampaikan Kepada DPR RI dan Presiden.

"Jika tuntutan kami selama tiga hari tidak bisa disepakati, maka kami menjamin mahasiswa akan turun lagi dan lebih banyak lagi massanya," kata dia.

Baca: Ribuan Mahasiswa dan Ormas ‘Kuasai’ DPRD Lampung

Perwakilan DPRD, Ahmad Mufti Salim dan juga sebagai Ketua Fraksi PKS menyatakan siap merespon aspirasi itu.

"Pada prinsipnya kami bersama anggota lain siap menyepakati tuntutan yang diajukan Aliansi Lampung untuk Indonesia dari perwakilan mahasiswa,” ujarnya seraya mengapresiasi massa karena aksi berjalan kondusif.

Selanjutnya, sejumlah anggota DPRD menandatangani tuntutan tersebut.

Adapun tuntutan yang disampaikan aksi tersebut yakni:

1. Hentikan Kriminalisasi Terhadap Gerakan Tani

2. Hentikan Perampasan Lahan

3. Wujudkan Reforma Agraria Berkeadilan Gender

4. Tolak Kebijakan yang Tidak Pro Rakyat (RUU Pertanahan, RKUHP, Revia 0 Ketenagakerjaan, Revisi UU Pemasyarakatan, Revisi UU Miner

5. Cabut UU KPK Hasil Revisi Terbaru

6. Tolak Capim KPK Terpilih

7. Tuntaskan Pelanggaran HAM dan Kerusakan Lingkungan Hidup

8. Tolak Kenaikan BPJS, BBM, dan Listrik

9. Cabut PP No 78 tahun 2015

10. Hapus sistem kerja kontrak dan outsourching

11. Wujudkan Pendidikan Gratis, lmiah, dan Demokratis

12. Cabut UU ORMAS

13. Hentikan Represifitas terhadap aktivis Pro-demokrasi

14. Selesalkan Konflik Pertanahan di Lampung.(*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID