Duh, Belasan Buronan Kejati Lampung Masih Berkeliaran - RILIS.ID
Duh, Belasan Buronan Kejati Lampung Masih Berkeliaran
Bayumi Adinata
Selasa | 13/03/2018 08.01 WIB
Duh, Belasan Buronan Kejati Lampung Masih Berkeliaran
Kajati Susilo Yustinus memulai hari pertama kerja di Kejati Lampung, Senin (12/3/2018). FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Bayumi Adinata

RILIS.ID, Bandarlampung – Selain wajib menangkap buronan kakap Alay dan Satono, ada sepuluh lagi pelarian yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Kajati Lampung baru, Susilo Yustinus.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bandarlampung Tedi Nopriadi menjelaskan, sepuluh buron lainnya itu, pertama, Hazairin. Dia adalah tersangka kasus korupsi kegiatan pelatihan tepat guna bidang air bersih dan kesehatan masyarakat di desa miskin di Dinas Kesehatan Lampung 2009 yang merugikan negara Rp208 juta. 

Kedua, Husri Aminudin, kasus pengadaan alat perpustakaan dan laboratorium untuk SD di Lampung Tengah dari DAK 2010 yang merugikan negara Rp9,6 miliar. Ia divonis selama 7 tahun dan denda Rp500 juta subsider 2 bulan kurungan. 

Ketiga, Awaluddin, kasus korupsi penyimpangan dana sisa uang persediaan (UP) 2009 di Panwaslu Lampung Tengah yang merugikan negara Rp249 juta. Dia divonis lima tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan pada 25 September 2017. 

Keempat, Endang Pristiwati, perkara korupsi pengalihan atau pengambilan simpanan dana nasabah pada PT BRI Kantor Cabang Bandarjaya, Lamteng. Endang divonis 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 9 bulan kurungan. 

Kelima, Ahmad Marzuki, korupsi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI). Ia dijatuhi hukuman enam tahun bui dengan denda Rp200 juta subsider enam bulan. Dia juga harus mengganti uang Rp986 juta.

Keenam, Reza Mustika Nyunyai (32) dan Rajib Putra Nyunyai (30), kasus korupsi program bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran teknologi informasi dan Komunikasi (TIK E-Learning) untuk 35 SD tahun 2014 di Waykanan. Kerugian negara mencapai Rp588 juta.

Ketujuh, Lukmanudin, tersangka korupsi dana bantuan langsung masyarakat pengembangan usaha mina pedesaan (BLM PUMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pengelolaan dana harusnya diserahkan pada KUB Karang Jaya Kecamatan Panjang Kota Bandarlampung 2012. 

Kedelapan, Haidar Tihang , kasus penyerobotan tanah yang menjadi DPO pidana umum Kejari Bandarlampung. Ia divonis 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena terbukti melanggar pasal 385 KUHP.

Kesembilan, Roli, buronan tindak pidana umum Kejari Kotabumi kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2010 yang menewaskan Sariyun. 

Tedi berharap, dengan adanya kajati baru ini seluruh buronan tertangkap. ”Insya Allah, DPO (daftar pencarian orang atau buron) ini akan kita sampaikan ke Pak Kajati. Kita tunggu arahan beliau selanjutnya,” pungkasnya. (*)

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID