Eksaminasi UU Pilkada - RILIS.ID
Eksaminasi UU Pilkada
[email protected]
Kamis | 24/10/2019 10.10 WIB
Eksaminasi UU Pilkada

//Problematika Perundang-Undangan (Undang-Undang No. 10 Tahun 2016) pada Penyelenggaraan Pilkada 2020.

Oleh: Yusdianto (Dosen Fakultas Hukum Unila)

 

Catatan-Catatan Eksaminasi:

Berulangnya OTT KPK di Lampung, karena dapat dipastikan perilaku korupsi yang serupa itu terjadi di 15 kabupaten/kota di Lampung. Rata-rata yang ditangkap KPK di Lampung merupakan orang-orang terpilih dan telah melalui uji publik. Baik secara kompetensi, integritas, dan berpendidikan yang lebih baik. Hal ini diduga dari efek dari modal pilkada yang besar.

Model pilkada langsung bergeser menjadi demokrasi berbayar karena memberikan beban berat kepada calon sampai terpilih sebagai kepala daerah akibat dari beban biaya politik yang harus ditanggung oleh kepala daerah terpilih. Beban tersebut muncul dari kebutuhan partai dan ekspektasi masyarakat. Hal ini menjadi aneh, Pilkada dengan biaya yang besar hanya untuk memenjarakan para kepala daerah yang baru dilantik. Hal ini tidak seimbang dengan biaya pilkada yang telah dikeluarkan.

Isu pilkada yang kerap muncul: multi tafsir atas UU & Peraturan Pilkada/Pemilu; sengketa gugatan PTUN atas peraturan pilkada; SDM penyelenggara yang kurang kompeten; terganggunya kredibilitas & indepedensi penyelenggara; permasalahan di perbatasan, pedalaman, kepulauan dan mobilisasi pemilih; rendahnya partisipasi masyarakat; kampanye; masa tenang & pemungutan suara; penetapan calon terpilih; sengketa: administrasi, pidana, mahkamah konstitusi; pendistribusian logistik tidak terencana dan terukur; terganggunya pendistribusian akibat kerawanan dan sulitnya kondisi geografis.

Jika boleh saran, pemerintah (DPR dan Presiden) harus segera merevisi Undang-Undang Pilkada. Secara Umum UU Pilkada tersebut hanya meletakkan pada demokrasi prosedural dengan mengabaikan demokrasi subtansial, dengan beberapa catatan:

BAB Pesyaratan Calon: Hak Politik yang tidak dicabut oleh pengadilan, saran minimal 15 tahun setelah yang bersangkutan bebas dari hukuman, baru diperbolehkan.

BAB Penyelenggara Pilkada khususnya Nomenklatur Kelembagaan Bawaslu: Menurut UU Pilkada, Bawaslu sebagai Panwas sifatnya ad-hoc. Menurut UU Pemilu, Bawaslu telah permanen. Keanggotaan, menurut UU Pilkada: 3 orang, sedangkan menurut UU Pemilu adalah 3 – 7 orang.

Pasal 30, tugas wewenang Panwas harus ditambah terkait sejak NPHD ditanda-tangani sudah mulai bekerja, termasuk memantau proses penjaringan calon yang dilakukan oleh partai politik.

BAB Hak Memilih; Perlu diakomodir pemilih yang tinggal dikawasan hutan, Lembaga Pemasyarakatan dan penyadang disabiitas. Perekaman data pemilih berbasis digital.

BAB Kampanye; Ada batasan waktu mengingat sekarang hampir 8 bulan dan sangat tidak efektif dan berlebihan, termasuk biaya kampanye calon perlu dirasionalisasi.

Laporan Penerimaan Pengawasan Sumbangan Dana Kampanye: Kepatuhan pelaporan meningkat tetapi kebenaran rendah, terlebih dalam UU Pilkada tidak ada sanksi yang memberikan efek jera terkait sumbangan dan penggunaan dana pilkada, justru penyelenggara memberikan kesempatan pada cakada dan cawakada untuk memberikan laporan yang tidak benar.

Rekomendasi: a) Ruang lingkup peraturan, Meliputi: pelaporan dan pengawasan biaya pilkada yang dikeluarkan Paslon harus diperluas yaitu Pra Kampanye dan Pasca Kampanye (biaya saksi dan biaya sengketa), b) laporan sumbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, c) penyusunan mekanisme pendanaan partai yang akuntabel.

BAB Partisipasi Masyarakat, perlu diperluas dengan melaksanakan kerjasama dengan  perguruan tinggi, ormas dan organisasi kepemudaan sebagai bentuk kerjasama dalam hal pengawasan pilkada.

BAB Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan, Bawaslu harus diposisikan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu namun diperluas yaitu Bawaslu sebagai pencegah sekaligus penindak yang tidak hanya mengedepankan prosedur hukum namun juga substansi hukum baik secara tempus delik maupun locus delik.

Penindakan Politik Uang; harus disetarakan dengan tindak pidana khusus (korupsi) namun pelapor tidak boleh diproses, akumulatif Terstruktur Sistematis dan Masif harus direview cukup salah satu saja, bila terbukti salah satunya bawaslu dapat mendiskualifikasi calon dan membekukan partai politik yang terlibat money politik.

Sasaran politik uang tidak boleh hanya berhenti pada pelaku tapi harus sampai pada yang diuntungkan atas tindakan prilaku tersebut yaitu calon kada dan termasuk corporasi harus bisa dijerat pidana (corporasi crime), yang dianggap sebagai bandar dalam setiap even pilkada di Lampung.

BAB Sentragakumdu sewajarnya dibubarkan. Cukup diperkuat Bawaslu sebagai pelaksana peradilan adjudikasi pelanggaran pilkada.

Pilkada harus menggunakan electronic voting untuk efektivitas dan efisiensi pilkada.

Tata ulang jadwal pilkada yang tidak digabungkan dengan pemilu nasional, sehingga ada pemilu nasional dan pemilu daerah, mengingat penggabungan pilpres dengan pemilu saja menelan korban banyak apalagi ditumpuk jadi satu di pemilu 2024.(*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID