Hasil Hearing DPD RI: Bekukan Koperasi TKBM Panjang! - RILIS.ID
Hasil Hearing DPD RI: Bekukan Koperasi TKBM Panjang!
[email protected]
Kamis | 14/03/2019 19.01 WIB
Hasil Hearing DPD RI: Bekukan Koperasi TKBM Panjang!
Rapat dengar pendapat (hearing) di ruang Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2019). FOTO: HUMAS DPD RI

RILIS.ID, Jakarta – DPD RI menindaklanjuti pengaduan Forum Masyarakat Bersatu Buruh TKBM Pelabuhan Panjang dengan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) di ruang Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Hearing itu dihadiri Kementerian Tenagakerja, BPJS, Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Perhubungan, Bareskrim Mabes dan Polda Lampung, KSOP Pelabuhan Panjang, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBM), perwakilan TKBM dan buruh, serta Dinas Koperasi Pemkot Bandarlampung.

Menurut Sekretaris Forum Buruh, Nurdin, dalam rilis yang diterima media ini selain BPJS menunggak, kartu keanggotaan mereka sebagai anggota koperasi dicabut, dan tidak diberi santunan BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan.

Masalah lain, status tersangka oknum pimpinan koperasi jalan di tempat dan kepengurusan koperasi diwariskan dari bapaknya ke Sainin sehingga dia saat ini menjabat manajer koperasi.

Perwakilan APBMI menambahkan, mereka selaku perusahaan bongkar muat telah menyetor secara tertib kepada pihak koperasi hak-hak buruh. Dia mempersilahkan siapapun untuk mengaudit.

Polda Lampung yang diwakili Dirkrimsus, Kombespol Subakti, menyatakan kasus Sainin adalah pidana murni. Untuk menindaklanjutinya, pihaknya masih menunggu hasil audit akuntan publik. Sebelum itu, pihak kejaksaan tidak bisa memproses.

”Jika hasil audit sudah kami terima, kasus ini pasti segera ditindaklanjuti pengadilan. Untuk soal BPJS kami menunggu pengaduan dari pelapor terhadap Ketua Koperasi ini. Percayalah Polda Lampung akan terus memproses kasus Koperasi ini,” yakinnya.

Anggota DPD RI, Andi Surya, yang memimpin rapat dalam kesimpulannya membeberkan fakta di Pelabuhan Panjang yang menurutnya banyak penyimpangan.

"ID card buruh tidak jelas, pengelolaan anggaran buruh terkesan serampangan terbukti BPJS tidak disetor, dana perumahan yang dikelola selama 20 tahun baru direalisasi setelah tiga bulan terakhir,” paparnya.

Atas dasar itu semua, senator asal Lampung ini meminta Dinas Koperasi Kota Bandarlampung dan Kementerian Koperasi menginvestigasi masalah ini atau membekukan koperasi tersebut.

Senator asal Aceh Gazhali Abbas Adan menyatakan dirinya berkesimpulan koperasi ini tidak bekerja semestinya dan merugikan buruh. Dia sepakat dengan Andi Surya agar membubarkan koperasi dan membawa persoalan ini ke hukum. (*)

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID