Infinity Transformasi Kota - RILIS.ID
Infinity Transformasi Kota
lampung@rilis.id
Rabu, 2018/05/09 06.01
Infinity Transformasi Kota
IB Ilham Malik, Mahasiswa S3 Urban Planning di Kitakyushu University, Jepang; Direktur Eksekutif Center for Urban and Regional Studies

DALAM sebuah pertemuan di Riyad, akhir tahun lalu, negara penghasil minyak terbesar di Timur Tengah memutuskan untuk berpindah jalur, dari hidup dengan berjualan minyak berubah menjadi negara berkemajuan teknologi. Salah satu caranya adalah dengan membangun Kota Baru (Neom) yang memiliki empat fokus pengembangan dan pengelolaan yaitu internet of think, artificial intelegent, robotic, dan bioenergy.

Anda bayangkan, jika kota kaya raya itu sekarang sedang berjuang bertransformasi diri dalam rangka berhadapan dengan masa depan yang penuh tantangan, maka hal itu menandakan bahwa tantangan masa depan yang penuh dengan kemajuan teknologi adalah hal yang nyata. Dan apa yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah respons lambatnya atas perubahan dan kemajuan yang sudah berkembang lebih dahulu di negara lain. Mulai dari negara-negara di Eropa, Amerika, Jepang, Australia, dan bahkan kini Tiongkok. Semuanya sudah pelan-pelan menyiapkan dasar-dasar smart (growth) city yang di masa yang akan datang menjadi hal yang sangat penting.

Cerita yang saya dapatkan tentang hal ini dari salah satu Wamen yang hadir dalam forum itu, menggugah kesadaran kita bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan oleh kota-kota di Indonesia. Akan tetapi, harus disadari juga, bahwa tantangan untuk berhadapan dengan perubahan global itu bukan saja ada pada kebijakan global, nasional, atau lokal. Tantangan terbesar yang saat ini dihadapi adalah skeptisisme dari para pelaku pembangunan dan birokrasi sendiri, yang beranggapan perubahan global itu terlalu besar untuk dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia. Cenderung tidak equal dan karena itu perlu diabaikan.

Akan tetapi, inilah letak ketidaktepatan pernyataan itu. Karena kota-kota global sudah sedemikian besarnya dalam berbagai perspektif, maka akhirnya mereka akan mempengaruhi kota-kota di seluruh dunia. Bagi kota yang sudah siap dan mampu beradaptasi dengan perubahan global, maka ia akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kota-kota global. Bagi yang tidak mampu beradaptasi, maka ia akan diabaikan dan mungkin terbuang. Birokrat dan rakyatnya lalu hanya bisa menonton perubahan global yang menuju kesejahteraan dan kenyamanan hidup. Sementara kotanya sendiri terjerembab pada persoalan ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, kemacetan, kekumuhan, dan sebagainya.

Lalu, ketika kota-kota global sudah bertransformasi menjadi kota-kota yang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan perubahan politik, sosial, budaya, pola keamanan, dan lingkungan, apa yang harus kita lakukan? Mengikuti jejak negara maju dengan mengadopsi teknologi mungkin bukan langkah pertama. Sebab teknologi itu hanya sarana. Hal yang paling penting adalah menyusun rencana strategis yang kontekstual dan implemented. Kita sekarang masih memiliki kekeliruan dalam rancangan infrastruktur, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan. Bukan saja pada konsepnya, akan tetapi dimulai dari mindset-nya yang cenderung keliru.

Jika dari mindset-nya saja sudah keliru, lalu bagaimana kita bisa berharap hasilnya akan baik? Di sinilah kita akhirnya melihat ada fenomena kebijakan kepala daerah yang lain dari pada yang lain. Bagi sebagian orang, apa yang digagas oleh kepala daerah (kada) adalah sebuah terobosan. Menembus jalan buntu. Akan tetapi terobosan yang dilakukan oleh kada memiliki risiko bertentangan dengan arah pembangunan "yang dibutuhkan" oleh daerahnya. Dan ini bisa menimbulkan fatalitas.

Sebagai contoh adalah kota-kota yang di tepian pantai dan berpotensi berhadapan dengan bencana tsunami dan gempa, malah membangun kota dengan konsep water front city tetapi tidak adaptif dengan bencana. Atau sebagian membangun kota dengan konsep coastal city, tetapi dengan mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan pemanfaatan lahan. Misalnya coastal city tetapi daerah pesisirnya penuh dengan pabrik, gudang, dan dermaga. Kita mengalami kegagalan pikir dalam perencanaan pembangunan.

Oke. Kita lupakan sejenak tentang keanehan dalam kondisi realitas. Akan tetapi uniknya, konsep pembangunan kota di masa yang akan datang yang teruang di dalam dokumen perencanaan pembangunan atau rencana tata ruang, bahkan menempatkan kekeliruan itu sebagai base of urban design-nya. Daerah yang keliru itu tadi bahkan dimasukkan dalam bagian struktur kota yang dilegislasi bahwa demikianlah adanya.

Jika ini yang terjadi, where is the planning? Ketika sesuatu yang keliru dilegitimasi sebagai sesuatu yang hendak dituju dan dibenarkan. Padahal, konsep tata ruang dan rencana pembangunan yang disusun adalah dokumen untuk dicapai puluhan tahun yang akan datang. Sehingga yang disusun haruslah sesuatu yang benar, meskipun belum mencapai ideal.

Alasan yang sering disampaikan adalah: pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang karena lahan tersebut bukan milik pemerintah. Lho? Karena bukan milik pemerintahlah maka penggunaannya perlu dibuatkan regulasinya. Kalau tanah sendiri, tanpa regulasi pun, pemerintah bisa membangun apapun yang penting ada dananya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi, ada banyak pekerjaan besar menunggu. Dan pekerjaan besar itu bukanlah menysun dokumen itu. Tapi, memperbaiki cara fikir para pelaku penyusun rencana pembangunan kota dan penyusunan dokumen tata ruang kota. Kita harus memiliki kesamaan pandangan dengan kecenderungan mindset global dan mengikis sedikit semangat SDM (selamatkan diri masing-masing). Apalagi, orang yang berilmu akan dimintai pertanggungjawabannya tentang digunakan untuk apa ilmu yang ia ketahui itu. Sampai jumpa Indonesia! (*)

Kitakyushu Science and Research Park (KSRP)
07/05/2018 - 19.35 WJ

Editor gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)