Jaga Kinerja PNS, Kepala OPD Diminta Lebih Ketat Pelototi Bawahan - RILIS.ID
Jaga Kinerja PNS, Kepala OPD Diminta Lebih Ketat Pelototi Bawahan
Bayumi Adinata
Senin | 23/09/2019 18.37 WIB
Jaga Kinerja PNS, Kepala OPD Diminta Lebih Ketat Pelototi Bawahan
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, Bandarlampung – Inspektorat Provinsi Lampung meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD), lebih ketat lagi 'memelototi' atau melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya, sebagai imbas pengurangan tunjangan kinerja (Tukin). 

Jika terdapat pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov yang malas seperti tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka harus segera dilaporkan ke inspektorat.

Baca: Tukin Dipangkas, PNS Bisa Malas

Sekretaris Inspektorat Lampung, Naipospos mengatakan PNS yang tidak masuk tanpa keterangan harus diberikan pembinaan oleh kepala OPD terkait. 

"Jika tidak masuk selama lima hari, maka kepala OPD wajib memberikan surat laporan kepada Inspektorat Lampung untuk dilakukan proses sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2010 tentang kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujarnya kepada rilislampung.id, Senin (23/9/2019).

Pospos, sapaannya menjelaskan tingkat hukuman disiplin terdiri dari sanksi disiplin ringan, sedang; dan berat.

Adapun jenis sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud ada teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis oleh kepala OPD melalui pembinaan.

Setelah sanksi ringan tidak juga ditanggapi secara pembinaan. Maka kepala Dinas akan menyerahkan surat ke Inspektorat Lampung untuk di proses sanksi disiplin sedang dan berat.

"Nah jenis sanksi disiplin sedang yakni penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun," terangnya.

Kemudian, lanjut dia jenis sanksi disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,

pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,  dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai (BKD) Lampung, Koharuddin membenarkan sanksi bagi PNS yang melanggar aturan.

“Seperti tidak masuk kerja atau malas tanpa keterangan akan dikenakan hukuman sesuai PP Nomor 33 Tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS," singkat dia.(*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID