Jangan Asal! DPRD Minta Pertanggungjawaban Dana Pilkada - RILIS.ID
Jangan Asal! DPRD Minta Pertanggungjawaban Dana Pilkada
Taufik Rohman
Kamis | 24/05/2018 21.23 WIB
Jangan Asal! DPRD Minta Pertanggungjawaban Dana Pilkada
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Bandarlampung – DPRD Lampung tidak akan diam setelah proses Pilkada serentak 27 Juni 2018. Anggaran yang dipakai penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan dimintai pertanggungjawaban.

"Anggaran sebenarnya yang paling besar adalah yang digunakan oleh penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Lampung. Sekarang tidak masalah bergulir sampai selesai pilkada. Tapi selesai nanti akan kita tanyakan laporan pertanggungjawabannya," kata Sekretaris Komisi II DPRD Lampung, Mingrum Gumay, Kamis (24/5/2018). 

Sekretaris DPD PDIP Lampung itu mengingatkan, dana kampanye pasangan calon yang dipakai selama proses kampanye 129 hari juga harus benar-benar diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU Lampung.

"Dari awal kita membahas anggaran penyelenggaraan pilkada, DPRD tidak ada satupun yang punya iming-iming atau maksud tertentu. Sehingga ketika saat ini dana sudah diterima KPU, penyelenggaraan harus maksimal. Karena itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, " jelasnya. 

Diketahui anggaran dalam pilgub lampung 2018 ini adalah Rp360 miliar. Jumlah itu terbagi dua, untuk KPU Rp267 miliar dan Bawaslu Rp92 miliar. 

Jumlah tersebut dibayarkan dalam dua tahun anggaran. Pada 2017, KPU Provinsi Lampung menerima Rp44 miliar dan Bawaslu menerima dana hibah sebesar Rp30 miliar. Sisanya dibayarkan pada 2018. KPU menerima dana hibah Rp223 miliar, sedangkan Bawaslu Rp62 miliar. 

"Anggaran Pengawas pemilu yang belum ditransfer Rp5,9 miliar," kata Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah.

Sedangkan, Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono, menerangkan anggaran KPU Lampung yang belum ditransfer Rp32 Miliar. Sementara, yang tersisa saat ini Rp16 miliar. Mengenai pengumuman audit Kantor Akuntan Publik (KAP), KPU janji transparan. (*)

Editor Gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID