JPU KPK Minta Hakim Tolak Eksepsi Adik Khamami - RILIS.ID
JPU KPK Minta Hakim Tolak Eksepsi Adik Khamami
El Shinta
Senin | 10/06/2019 18.44 WIB
JPU KPK Minta Hakim Tolak Eksepsi Adik Khamami
Suasana sidang dengan agenda eksepsi Taufik Hidayat di PN Tanjungkarang, Senin (10/6/2019). FOTO RILISLAMPUNG.ID/El Shinta

RILIS.ID, Bandarlampung – Sidang lanjutan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Taufik Hidayat, adik kandung Bupati Mesuji (nonaktif), Khamami, dengan agenda eksepsi digelar di Pengadilan Tanjungkarang, Senin (10/6/2019).

Dalam eksepsi yang dibacakan Masyura Abdullah selaku kuasa hukum Taufik, pihaknya menolak dakwaan jaksa yang menyebutkan  kliennya itu menerima uang Rp850 juta dari Bidang Pengairan Dinas PUPR Pemkab Mesuji. Uang tersebut dikumpulkan oleh PNS setempat, Tasuri.

Sedangkan terkait fee proyek senilai Rp1,58 miliar dari pengerjaan proyek yang didapatkan oleh pengusaha Sibron Aziz dan Kardinal melalui perusahaan yang mengerjakan proyek, Taufik tak mengetahui secara detail dari siapa saja uang tersebut dan siapa pemenang tender.

Kemudian, tak ada perintah dari Khamami, Najmul Fikri (Kadis PUPR), maupun Wawan Suhendar (sekretaris), sehingga Taufik tidak bisa terlibat jika didakwa Pasal 12 UU Tipikor.

"Jadi dakwaan tak cermat, tak jelas dan kabur, di dakwaan tak ada klien kami menerima Rp850 juta, kenapa tiba-tiba ada, jadi kami menolak dakwaan," ujarnya.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Subari Kurniawan, menjelaskan mengenai pokok eksepsi dari pihak terdakwa bahwa keberatan atas penerimaan uang yang Rp850 juta dan Pasal 65 KUHP tentang perbuatan berlanjut.

"Setidaknya itu diakui adanya perbuatan dari Taufik Hidayat, hanya dia keberatan kalau itu dikatakan sebagai perbuatan berlanjut," ujar Subari.

Subari menambahkan, uang Rp 850 juta yang ada di dalam dakwaan itu bukan hanya Taufik semata, tetapi ada kaitannya dengan Wawan, Najmul dan Khamami. Ia berharap majelis hakim menolak eksepsi tersebut.

"Kalau Pasal turut serta (55 KUHP) itu tidak harus memenuhi unsur dan fakta yang ada di dakwaan, menurut kami itu hanya pasal pemberat. Kalau tidak terbukti nantinya, cuma sementara formil surat dakwaan belum masuk ke materi," pungkasnya.(*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID