Kejari Kalianda Selidiki Tiga Kegiatan di Disparbud - RILIS.ID
Kejari Kalianda Selidiki Tiga Kegiatan di Disparbud
[email protected]
Rabu | 04/12/2019 18.36 WIB
Kejari Kalianda Selidiki Tiga Kegiatan di Disparbud
Kajari Kalianda Hutamrin didampingi jajarannya saat menjelaskan kegiatan yang dilakukan penyidik kejari di Disparbud, Rabu (4/11/2019)

RILIS.ID, Lampung Selatan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda akhirnya buka suara terkait kegiatannya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pemkab Lamsel.

Sebelumnya dikabarkan korps Adhyaksa menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di instansi tersebut pada Selasa (3/12/2019). Namun, informasi itu dibantah Kadiskominfo Lamsel M. Sefri Masdian keesokan harinya (4/12/2019). (Baca: Kadiskominfo Lamsel: Tidak Ada OTT, hanya Penggeledahan).

Kepada Rilislampung.id di ruang kerjanya tadi (4/12/2019), Hutamrin mengatakan, kegiatan yang dilakukan pihaknya pada Selasa (3/12/2019) di Disparbud memang bukan OTT. Tetapi dalam rangkan penyelidikan penanganan perkara dugaan penyimpangan tiga kegiatan di Disparbud tahun 2018.

Masing-masing kegiatan tersebut,  yakni Festival Kalianda senilai Rp1,3 M, Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Lampung senilai Rp355 juta dan Kegiatan Perekat Adat Budaya Lampung senilai Rp375 juta. 

”Jadi bukan OTT, tapi penanganan penyelidikan perkara yang kami lakukan sejak 2 Oktober 2019. Kami melakukan serangkaian pemeriksaan, pengumpulan data dan bahan keterangan dan memeriksa 10 saksi yang berasal dari Disparbud dan rekanan,” ujarnya.

Mantan Kasi Penkum Kejati Lampung ini menjelaskan, apabila pihaknya sudah mendapatkan dua alat bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan itu akan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan.

”Saat ini tim penyidik masih melakukan kajian siapa-siapa saja yang bertanggung jawab dan paling bertanggung jawab terhadap dugaan penyimpangan dalam perkara ini,” paparnya.

Hutamrin menambahkan, dalam proses penyidikan itu, pihaknya segera mengeluarkan surat perintah penyidikan khusus (Sprindiksus).

”Ada dugaan penyalahgunaan wewenang dengan modus operandi ketidaksesuaian antara pertanggungjawaban dengan kegiatan yang dilaksanakan. Ini yang akan kita dalami,” pungkasnya.(*)

Laporan Agus Pamintaher/RILISLAMPUNG.ID

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID