Kemampuan Khoir Pimpin Sidang Banjir Kecaman - RILIS.ID
Kemampuan Khoir Pimpin Sidang Banjir Kecaman
Taufik Rohman
Selasa, 2018/07/10 03.35
Kemampuan Khoir Pimpin Sidang Banjir Kecaman
Ahmad Handoko kuasa hukum paslon nomor satu (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan. Suasana jalannya sidang dugaan pelanggaran TSM Pilgub Lampung. Fathikatul Khoiriyah (kiri). FOTO: TAUFIK ROHMAN/DOKUMEN/RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, Bandarlampung – Banjir kritik tak henti menerjang Bawaslu Lampung. Pola kerja menjadi kredit poin bagi publik menilai kemampuan orang-orang yang mengisi lembaga negara itu. 

Nah, di tengah gelombang aksi massa yang marah karena tersulut masifnya dugaan money politics , Bawaslu kembali membuat kontroversi dalam proses sidang pelanggaran administrasi, yang berlangsung Senin (9/7/2018) malam. 

Sontak saja, uraian kecaman kembali mengalir. Terutama datang dari tim pengacara dua pasangan calon yang merasa dirugikan, atas keputusan-keputusan yang dibuat. 

Kuasa hukum pasangan calon nomor urut dua (Herman HN-Sutono), Leinstan Nainggolan misalnya. Secara terang-terangan mengaku tidak puas. Kecewa dengan kepemimpinan Ketua Majelis Pemeriksa, Fathikatul Khoiriyah. Karena keputusannya mengundang tanya, apakah benar Bawaslu berad pada posisi netral.  

Faktanya, saksi yang diajukan ditolak. Dengan alasan nama saksi yang tertulis dalam dokumen berita acara tidak sesuai dengan KTP. Dalih ini, tanpa di-cross check kembali dengan sumber lainnya.   

”Di dalam dokumen berita acara itu disebutkan nama panggilan saja. Sedangkan kata majelis menyebut, harus sesuai dengan nama yang di KTP. Nah karena masalah sepele itu, saksi kita ditolak," ungkap Leinstan Nainggolan, kepada rilislampung.id.

Resmen Kadafi, yang juga tim advokasi paslon dua menambahkan, sangat tidak relevan jika muncul perbedaan nama KTP dan panggilan, maka keteranggan saksinya ”diharamkan” dalam muka sidang. .

”Masak karena sedikit perbedaan,  saksi lantas mentah-mentah ditolak. Ini sudah nampak tanda tanda majelis ini masuk angin,” timpalnya. 

Secara tegas Resmen meminta, sidang diawasi oleh Bawaslu RI dan aparat hukum. ”Luar biasa majelis hakim. Kami minta Bawaslu turunlah, lihat yang dilakukan Bawaslu,” timpalnya. 

Atas peristiwa ini, tim advokat paslon dua akan mengirimkan surat ke Bawaslu RI. ”Enggak bisa begini. Ini persidangan harus dipantau dan diawasi oleh aparat penegak hukum, agar tidak masuk angin,” imbuh Resmen. 

Sementara kuasa hukum paslon satu (Ridho-Bachtiar) Ahmad Handoko, mengungkapkan hal serupa. Timnya kecewa atas kinerja majelis pemeriksa dalam menyidangkan dugaan politik uang Pilgub Lampung.

”Majelis terlalu kaku dan terikat dalam prosedural formal. Masak kami tidak bisa bertanya kepada saksi yang dihadirkan pelapor dua,” jelasnya. 

Harusnya,  sambung Handoko, perkara money politik di Pilgub Lampung tidak berdiri sendiri.

”Kalau kasus dan tempat sama, berarti pembuktiannya juga bisa dilakukan bersamaan. Majelis harusnya lebih berfokus pada pembuktian dan mengizinkan pelapor satu dan dau saling melengkapi keterangan saksi,” terangnya.

Ahmad Handoko mengindikasikan, politik uang di Pilgub Lampung ini secara nyata melibatkan aparat di tingkat pengawas pemilu.  

”Dari sekian banyak laporan ke Panwas, tak ada yang diproses. Ini kan tidak benar!” timpalnya.

Seharusnya, sambung Handoko, Panwas dan Bawaslu Lampung itu tidak hanya menerima laporan saja, tapi turun ke bawah. 

”Coba cek laporan money politics yang naik ke persidangan oleh panwaslu di kabupaten/kota ada tidak? Tidak ada kan,” beber Handoko.

Disinggung soal sidang hari ini, (10/7/2018) selain menghadirkan 20 saksi baru pihaknya juga akan mengajukan agar para panwaslu dipanggil dan dievaluasi kinerjanya.

”Tegas, kita kritisi kinerja mereka. Ini tak bisa dibiarkan!” sergahnya. 

Jalannya Sidang


Pasca diskor hingga pukul 19.00 WIB, sidang dugaan pelanggaran administrasi terstruktur sistematis dan masif (TSM) Pilgub Lampung, Senin (9/7/2018) malam, kembali dilanjutkan. 

Prosesnya sidang itu sendiri berlangsung alot, dan mengurai banyak perdebatan dan kontroversi. Saat saksi Subur yang dihadirkan paslon nomor urut dua misalnya. Terjadi perdebatan antara kuasa hukum paslon tiga dengan kuasa hukum paslon dua. 

Dalam keterangannya, Subur mengaku, mengetahui secara jelas peristiwa yang terjadi di Desa Totoprojo, Waybungur, Lampung Timur. Pelaku diduga dilakukan Purihah warga desa setempat. Dengan membagikan uang, disertai ajakan memilih Arinal-Nunik.  

Tiba-tiba, kuasa hukum paslon tiga Abdul Kodir menanyakan apakah Muslimat NU dan Fatayat NU berafiliasi terhadap partai politik?. Terang saja Subur keingungan menjawabnya. Sehingga menimbulkan banyak persepsi dan tanggapan dari kuasa hukum paslon dua Leinstan Nainggolan.

”Saksi, jawab dengan jujur dana tegas,” timpalnya. 

Subur sejenak terdian lalu mengaku tidak tahu. ”Wah saya tidak tahu (keterkaitan Muslimat NU dengan parpol pengusung Arinal-Nunik),” jawab Subur. 

Di tengah perdebatan, Ketua Majelis Pemeriksa, Fathikatul Khoiriyah, mengatakan, yang berkaitan dengan kesaksian Subur akan diselesaikan malam ini juga. 

”Harus selesai malam ini. Dilanjutkan pemeriksaan saksi Riswandi dan Pendi Setiawan,” terangnya.  
Nah, dalam kesaksiannya, Riswandi mengaku pada Rabu (20/6/2018) sekira pukul 06.00 WIB Purihah datang ke rumah memberikan uang. 

”Dia datang, dan jelas dia menyerahkan uang dan mengajak untuk mencoblos nomor tiga Arinal-Nunik,” ungkapnya. 

Anehnya, Khoir tiba-tiba menyebut, Riswandi tidak masuk dalam saksi yang tertera dalam dokumen, sehingga Riswandi tidak bisa diambil kesaksiannya. 

”Nama dia tidak ada dalam dokumen, sehingga ditolak menjadi saksi,” terang Khoir. 

Perdebatan sengit pun terjadi. Majelis hakim dengan cepat, meminta saksi Pendi Setiawan untuk memberikan keterangan. Pendi dengan nada santai membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengaku mendengar apa yang diucapkan Purihah pada saat itu. 

”Ya, saya mendengar, omongannya Purihah,” ucapnya. 

Setelah mendengarkan kesaksian Pendi Setiawan yang hanya sebentar, Khoir-sapaan akrab-Fathikatul Khoiriyah kemudian menutup persidangan, dan akan dilanjutkan hari ini, Selasa (10/7/2018). 

”Sidang ditutup, dan dilanjutkan besok dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang lain,” ucap Khoir. (*)
 

Editor Syaiful Amri


komentar (0)