Kirim Radiogram ke Lampung, Kemendagri Minta THR Tepat Waktu - RILIS.ID
Kirim Radiogram ke Lampung, Kemendagri Minta THR Tepat Waktu
Gueade
Rabu | 15/05/2019 21.22 WIB
Kirim Radiogram ke Lampung, Kemendagri Minta THR Tepat Waktu
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Bandarlampung – Kementerian Dalam Negeri mengirimkan radiogram kepada gubernur dan bupati/wali kota di Provinsi Lampung.

Radiogram dengan Nomor 188.31/3890/SJ dan 188.31/3889/SJ tertanggal 15 Mei 2019, itu mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2019 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas.

Selain itu, mengacu Peraturan Pemerintah  Nomor 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

”Seharusnya tidak ada permasalahan di tingkat daerah karena anggaran sudah disiapkan di APBD Tahun 2019,” tandas Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, Rabu (15/5/2019).

Hadi menjelaskan, radiogram yang dikirim tersebut memiliki beberapa pesan.

Pertama, kepala daerah diminta segera mengambil langkah strategis untuk membayar THR dan gaji ke-13, yang di dalamnya meliputi gaji pokok, uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.

Kedua, kepala daerah diminta membayarkan gaji ke-13 pada Juni 2019 dan THR dalam tenggang waktu sepuluh hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri 1440 H.

Ketiga, Kemendagri meminta Daerah yang belum atau tidak cukup menganggarkan kebutuhan pendanaan, agar menyediakan anggaran THR dan gaji ke-13 dengan cara melakukan perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan APBD 2019.

Keempat, kepala daerah diminta menyediakan anggaran yang dimaksud dalam poin ketiga melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga; penjadwalan ulang program dan kegiatan; dan/atau menggunakan kas yang tersedia.

Kelima, teknis pemberian THR dan gaji ke-13 diatur dengan peraturan kepala daerah.

Hadi menegaskan, pencairan THR dan gaji ke-13 hukumnya wajib karena ini merupakan kebijakan nasional dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

”Apabila daerah tidak memberikan, sanksinya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” tandas Hadi.

Karo Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menambahkan terbitnya PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP Nomor 36 Tahun 2019 ini akan memberikan kepastian hukum bagi daerah untuk mencairkan anggaran THR dan gaji ke-13 karena dananya diakomodasi dalam APBD.

”Jadi, diharapkan sudah tidak ada lagi polemik seperti tahun-tahun kemarin,” tuturnya.

Pemprov Lampung sendiri menyiapkan anggaran Rp78 miliar untuk membayar THR bagi 15 ribu PNS. Sementara, Pemkot Bandarlampung menyiapkan Rp43 miliar untuk THR bagi 9.000 PNS. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID