Komisi II DPR RI Pertanyakan Independensi Penyelenggara Pemilu - RILIS.ID

Komisi II DPR RI Pertanyakan Independensi Penyelenggara Pemilu
Taufik Rohman
Kamis, 2019/01/10 15.40
Komisi II DPR RI Pertanyakan Independensi Penyelenggara Pemilu
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Anto RX

RILIS.ID, Bandarlampung – Komisi II DPR RI yang membidangi Politik dan Pemerintah ikut menyoroti soal pertemuan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pesisir Barat dan Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat, Imer Darius.

Independensi penyelenggara pemilu itu jangan sampai dikotori oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan.

Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Endro S Yahman, menegaskan bahwa pertemuan antara penyelenggara pemilu dan Caleg DPR RI itu jelas melanggar undang-undang, tapi kenapa justru sanksinya hanya pencopotan dari jabatan saja.

"Jelas ini melanggar undang-undang, Bawaslu harus usut tegas kasus pertemuan itu, agar pemilu ini berjalan secara adil sesuai prinsip pemilu, luber jurdil," kata Endro saat dihubungi via ponselnya, Kamis (10/1/2019).

Menurutnya, jangan merusak persepsi rakyat, intinya bersaing secara sehat. Makanya Bawaslu harus tegas dalam hal ini.

Selain itu, dia juga akan menanyakan soal pertemuan itu kepada Bawaslu dan KPU RI saat rapat bersama Komisi II.

"Nanti masalah ini akan saya tanyakan kepada penyelenggara, karena kami akan mengadakan rapat lagi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesisir Barat Irwansyah mengaku, pihaknya sudah memanggil Ketua KPU Pesisir Barat Yurlisman untuk dimintai keterangan terkait hasil klarifikasi terhadap semua ketua PPK dan satu anggota.

Berdasarkan keterangan Yurlisman, KPU memberikan peringatan keras terhadap lima ketua dan satu anggota PPK: Ketua PPK Bengkunat Fahmi dan Ketua PPK Waykrui Taufikillah, Ketua PPK Pesisir Utara Hendrawan, Ketua PPK Lemong Agus Pramudya, Ketua PPK Ngaras Fathudin dan Anggota PPK Pulau Pisang Nurilah Asas.

"Untuk dua Ketua PPK diturunkan jadi anggota karena terbukti menjadi penghubung pertemuan dengan Imer Darius," ungkapnya.

Terkait pemberian uang oleh Imer Darius kepada PPK yang menghadiri pertemuan itu, menurut Irwan hal tersebut tidak diperbolehkan.

"Tidak dibenarkan apapun bentuknya. Pertemuan antara penyelenggara dan caleg saja tidak boleh," jelasnya.

Karena kegiatan itu kata dia, dilakukan Imer Darius pada saat sebelum ditetapkan sebagai DCT (Daftar Caleg Tetap) September lalu.(*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)