Komisi Kejaksaan Minta Kajati Tindaklanjuti Aliran Dana Fee Proyek PUPR Lampura - RILIS.ID
Komisi Kejaksaan Minta Kajati Tindaklanjuti Aliran Dana Fee Proyek PUPR Lampura
Taufik Rohman
Rabu | 15/01/2020 00.09 WIB
Komisi Kejaksaan Minta Kajati Tindaklanjuti Aliran Dana Fee Proyek PUPR Lampura
Anggota Komisi Kejaksaan RI M.Ibnu Mazjah saat dilantik Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.FOTO:IST

RILIS.ID, Bandarlampung – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI), angkat bicara terkait fakta persidangan kasus korupsi fee proyek di Dinas PUPR  Lampung Utara (Lampura) yang menyebut dana turut mengalir kepada mantan Kajari Lampura Yusna Adia senilai Rp1 miliar.

Diduga dana itu terkait pengamanan proyek di Dinas PUPR Lampura.

"Diharapkan terkait dengan apa yang terungkap dalam persidangan tersebut, pimpinan cq bidang pengawasan setempat, sudah mampu mengambil langkah-langkah kronkret dalam menjawab kasus tersebut," jelas M. Ibnu Mazjah anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia saat dihubungi Rilislampung.id, via WhatsApp-nya, Selasa (14/1/2020) malam.

Ibnu meminta agar Kajati Lampung segera mengambil langkah-langkah terkait dengan dugaan yang menyebutkan Kajari Bandarlampung Yusna Adia menerima uang fee proyek.

"Pimpinan kejaksaan setempat (Kajati Lampung) hendaknya dapat mengambil langkah cepat dan meningkatkan waskat (pengawasan melekat). Apabila ada perkara memang patut mendapatkan perhatian lebih karena dugaan terjadinya pelanggaran pada perilaku aparat kejaksaan setempat," tegas mantan Ketua bidang Hukum dan Advokasi DPP Ikatan Wartawan Online (IWO) ini.

Dia menegaskan, Komisi Kejaksaan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk ke pihaknya.

"Jangan ragukan kami tentang keberanian dan komitmen kami dalam rangka pengawasan untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, tapi tentu harus didasarkan pada ketentuan hukum," tandasnya.

Diketahui, sebelumnya saat sidang berlangsung, saksi Fria Apris Pratama Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lampung Utara, mengaku pernah menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar untuk Kejari Lampung Utara. Pemberian tersebut dilakukan secara bertahap dan dua orang penerima.

"Kebetulan waktu itu, (Mantan Kadis PUPR Lampura) Syahbudin memerintahkan saya pada tahun 2017 untuk mengantarkan uang ke Kejari Lampung Utara Rp1 miliar,” katanya dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap fee proyek ruang Dinas PUPR Lampura dengan terdakwa Candra Safari di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin (13/1/2020).

“Saya serahkan ke Kasi Datun pak Rusdi dan Rp500 juta ke kakaknya ibu Yusna Adia (Kajari Bandarlampung), yang pada saat itu menjabat sebagai kepala kejaksaan (Kejari Lampura), uang Rp500 juta itu saya serahkan di rumah kakaknya ibu Yusna di belakang Rumah Makan Begadang Resto," sambung Fria.

Selain nama-nama di atas, saksi juga menyebut Kasipidsus Kejari Lampung Utara Van Barata pernah menerima uang sebesar Rp15 juta.

“Kalau kita gak setor uang itu, kami akan dipanggil-panggil terus, sembari mereka mencari-cari kesalahan kami," tandasnya.

Sementara, dikonfirmasi masalah ini, Kajari Bandarlampung Yusna Adia membantah.

"Sumpah demi Allah, Muhammad Rasulullah, saya tidak pernah menerima apa yang disebutkan saksi tadi dalam persidangan," katanya saat dikonfirmasi, Senin (13/1/2020).

Yusna menyakini apa yang ia sampaikan tentunya tidak semua memercayainya.

"Saya mah terserah mau dibilangin orang apa. Saya yakin apa yang saya sampaikan juga pasti (Wartawan) tidak akan percaya," ujarnya.

Disinggung terkait ciri-ciri orang yang disebut saksi sebagai kakaknya, Yusna tidak membantah hal tersebut.

"Iya benar, saya punya kakak perempuan. Dia rumahnya juga di belakang Rumah Makan Begadang Resto. Benar pada saat itu Kasidatun Kejari Lampura Rusdi," pungkasnya. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID