Komisioner Rp100 Juta - RILIS.ID
Komisioner Rp100 Juta
[email protected]
Sabtu | 09/11/2019 14.22 WIB
Komisioner Rp100 Juta
Oleh: Wirahadikusumah (Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Provinsi Lampung)

Publik Lampung terkejut.

Saya pun juga.

Karena isu itu.

Yang diberitakan hampir seluruh media massa di Lampung itu.

Yang menggegerkan jagat dunia penyelenggara pemilu itu.

Yakni, soal rekrutmen calon komisoner KPU. Pada kabupaten dan kota di Lampung. Yang diduga diperjualbelikan.

Harganya?

Wow! Tremendous –meminjam istilah Pak Dahlan Iskan, eh, Donald Trump-. Sampai Rp100 juta lebih. Untuk satu kursi komisioner.

Awalnya, isu ini mencuat dari konferensi pers. Yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung. Di kantornya. Jumat (8/11/2019).

Dalam konferensi pers itu, LBH Bandarlampung menyatakan mendampingi pelapor. Atas nama Budiono.

Budiono adalah akademisi. Ia dosen Fakultas Hukum. Di Universitas Lampung. Sekolahnya sudah mentok. Gelarnya Doktor. Seorang ahli hukum tata negara.

Jumat (8/11/2019) sore itu, Budiono datang ke LBH Bandarlampung. Untuk meminta pendampingan. Atas peristiwa yang dialami rekannya: GTR.

Menurut Budiono, GTR bercerita kepadanya. Soal uang ”pelicin”. Senilai Rp100 juta. Agar istrinya VYP bisa lolos seleksi. Dalam rekrutmen calon komisioner KPU Tulangbawang.

Berdasarkan cerita GTR kepadanya, awalnya VYP ditelepon LP. Yang juga salah satu calon komisioner KPU Pesawaran.

Kepada VYP, LP mengaku sebagai perantara ENF. Yang merupakan komisioner KPU Provinsi Lampung.

LP meminta kepada VYP menyediakan uang Rp150 juta. Jika ingin lolos seleksi komisioner KPU Tulangbawang.

Jika uang itu tidak diberikan, maka VYP akan digugurkan. Sebagai calon komisioner KPU Tulangbawang. Karena persoalan Sipol (sistem informasi partai politik).

LP juga mengaku kepada VYP, sudah menyetorkan uang Rp170 juta. Untuk memuluskan niatnya menjadi komisioner KPU Pesawaran. Uang itu diserahkan kepada seseorang di Jakarta. Sejak proses awal seleksi.

Melalui telepon itu juga, LP mengajak bertemu VYP. Di Hotel Swissbell. Pada Minggu (3/11/2019). Di kamar 7010.

VYP lantas menceritakan hal tersebut kepada suaminya: GTR. Lalu, sesuai janji ditelepon, GTR menyambangi lokasi pertemuan.

Di kamar hotel bintang empat itu, ternyata bukan hanya ada LP. ENF juga berada di sana.

Saat itu, disepakati ada pertemuan kedua. Pada Senin malam (4/11/2019). Di Hotel Horison Bandarlampung.

Pada hotel yang berlokasi di Jl. Kartini, Tanjungkarang Pusat itu, GTR kembali bertemu ENF dan LP. Di sana, ia menyerahkan uang Rp100 juta. Yang diterima LP.

Kala itu, kepada GTR, LP mengatakan nasib istrinya akan ditentukan ”Imam Bonjol”.

Diketahui, ”Imam Bonjol” adalah nama jalan kantor KPU RI di Jakarta.

ENF juga sempat berkata kepada GTR. Dia bisa menjadi komisioner KPU Provinsi Lampung karena memberikan uang Rp220 juta.

Saat konferensi pers itu, LBH Bandarlampung mengaku memiliki beberapa bukti. Di antaranya rekaman lima percakapan telepon GTR. Juga video. Yang terjadi di Hotel Swissbell.

Tadi malam (8/11/2019), saya sempat berhubungan melalui telepon dengan Budiono.

Saya memang mengenalnya. Ia juga sering menjadi nara sumber saya. Untuk kepentingan artikel yang saya buat.

Kepadanya saya bertanya, apakah GTR memiliki bukti kuitansi. Saat menyerahkan uang Rp100 juta tersebut?

Budiono menjawab ada.

Saya pun kembali bertanya. Apakah peristiwa tersebut juga akan berakhir ke ranah pidana?

Menurutnya langkah tersebut sedang dipertimbangkan. Sebab, pihaknya sedang fokus melaporkan dugaan pelanggaran etik. Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam peristiwa ini, tentu saya tidak lantas percaya begitu saja. Sebelum ada pembuktian. Oleh pihak yang berwenang.

Karenanya, saya berharap, ENF dan LP bersuara ke publik. Keduanya bisa membantahnya. Jika memang laporan itu tidak benar.

Sebab, jika hanya diam, maka publik akan semakin yakin, peristiwa yang dilaporkan itu memang benar terjadi.

Pastinya, saya memandang, ini adalah petaka demokrasi. Yang terjadi di provinsi ini. Jika peristiwa itu memang terbukti.

Sebab, bagaimana pemilu dan pemilukada bisa berlangsung jujur dan adil, jika integritas penyelenggaranya saja diragukan.

Tentu saya juga berharap semua pihak tidak berdiam diri. Jika peristiwa ini benar terjadi, kita harus sama-sama memerangi. Bahkan ”dihabisi”.

Melalui tulisan ini, saya pun mengapresiasi. Atas keberanian GTR dan VYP. Juga Budiono. Yang mengungkap peristiwa ini. Hingga publik mengetahui ini.

Karena itu, saya pun berharap kepada DKPP dan KPU RI. Untuk melindungi para pelapor. Terutama VYP.

Sebab, karena laporannya lah, informasi ini terkuak. Kendati memang, masih perlu pembuktian. Atas laporannya itu.

Dalam peristiwa ini, saya pun menyakini, banyak pihak yang menyimak cerita ini. Termasuk juga saya.

Tentu saya sangat ingin tahu, apakah ENF benar melakukan sesuai laporan itu?

Jika terbukti benar. Maka dia sudah berubah fungsi. Dari penyelenggara pesta demokrasi, menjadi pembawa petaka demokrasi. Di provinsi ini.

Karenanya, ayo kita simak bersama saja. Bagaimana ending ceritanya.(wirahadikusumah)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID