Korupsi Tanpa Dipidana? - RILIS.ID
Korupsi Tanpa Dipidana?
[email protected]
Selasa | 06/03/2018 06.01 WIB
Korupsi Tanpa Dipidana?
Yusdiyanto, Mahasiswa Doctoral Hukum UNPAD; Ketua BPPH Pemuda Pancasila

Terimakasih kepada rilislampung.id, yang telah mengundang untuk ikut serta sumbang tulisan. Semoga ke depan dapat menjadi online terdepan, sukses, dan berjaya di Provinsi Lampung.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto beberapa waktu lalu mengejutkan publik karena melontarkan wacana penghapusan pidana jika pejabat mengembalikan uang korupsi. Hal ini dianggap tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

Padahal wacana itu bukanlah hal baru. Di kampus dan komunitas penggiat hukum, gagasan tersebut telah lama bergulir. Malah sering menjadi diskursus yang selalu menarik diperbincangkan dan memiliki nilai news karena disampaikan oleh pejabat negara.


Kejahatan Korupsi
Fenomena korupsi telah menjadi persoalan berkepanjangan dan menjadi lingkaran setan. Indonesia bahkan menduduki peringkat tinggi dalam praktik haram itu.

Korupsi telah merusak nilai-nilai Pancasila berupa kerja keras, kebersamaan, dan tenggang rasa di dalam masyarakat. Lebih parah telah menjadi budaya (culture). Seakan-akan tidak asyik atau paripurna bila pejabat (ASN) tidak korupsi.

Publik karenanya tidak kaget lagi disuguhkan dengan pejabat negara yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Apakah itu eksekutif (menteri, gubernur, bupati/wali kota, jaksa, polisi), legislatif (anggota dpr, dprd, dan DPD), atau yudikatif (hakim). OTT terhadap mereka telah dianggap hal biasa.

Padahal berbagai aturan hukum telah dibuat dan diterapkan guna menjerat koruptor. Namun pemberitaan tentang OTT pelaku korupsi baik di level pusat hingga daerah terus terdengar.

Begitu pula dalam persidangan peradilan yang menetapkan hukum berat bagi koruptor dengan membayar kerugian negara dan dipenjarakan. Faktanya mekanisme hukum tersebut belum cukup memberi efek jera. Praktik korupsi bukan berkurang, malah bertambah banyak. Koruptor tidak lagi malu dan takut dipenjara. Sebaliknya merasa penangkapan ini adalah cobaan dan ujian. Lucu bukan?


Pemidanaan
Ketentuan pemidanaan tidak terlepas dari azas nulum delictum sine praevia lege poenali, yaitu peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang (UU) tidak ada terlebih dahulu. Artinya, ketentuan pidana tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum pidana itu dilakukan.

Prof Barda Nawawi Arief menyatakan tujuan pemidanaan adalah: a) sarana untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretasi telah direncanakan, c) sebagai ”fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas, dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah. 

Pemenjaraan merupakan upaya utama (premium remidium) dalam menegakkan aturan secara tegas dan berkeadilan terhadap siapapun (baca: badan hukum dan person), yang melakukan perbuatan melawan hukum tanpa pandang bulu.

Sementara itu, permasalahan di lapas maupun rutan dari tahun-tahun sebelumnya sudah sampai situasi mengkhawatirkan. Masalah utamanya, implikasi dari kelebihan penghuni (overcrowding) atau overcapacity penghuni penjara. Bahkan overcrowding di beberapa rutan dan lapas kini sudah sampai ke titik mencemaskan.

Tiap tahunnya populasi penghuni penjara kian meningkat. Angka kelebihan penghuni rutan dan lapas juga melonjak cukup pesat. Data dari Kemenkumham per Juni 2017, tercatat jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 153.312 orang. Sementara kapasitas daya tampung hanya 122.114 narapidana. Berarti secara keseluruhan lapas mengalami kelebihan penghuni mencapai 84 persen.

Dari permasalahan tersebut, gagasan pelaku tindak pidana korupsi tidak dipidanakan juga perlu ditimbangkan. Walaupun secara formalis dalam pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebutkan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

Dalam ketentuan peraturan perundangan, sanksi pidana pemberantasan tindak pidana korupsi dipergunakan pola double track system, yaitu sanksi pidana penjara dan denda.

Hasil penelaahan, dalam perkara korupsi, penggunaan sanksi pidana penjara tidak efisien, memerlukan ongkos sosial yang sangat tinggi (high social cost of imperisonment). Dan itu semua harus ditanggung oleh negara serta pelaku cenderung tidak jera dan mengulangi kembali perbuatannya.

Bayangkan bila yang dikorupsi lebih sedikit dari biaya pemenjaraan, mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai penahanan. Berapa biaya yang harus ditanggung oleh negara? Negara rugi berkali-kali lipat. Sementara uang negara sudah dikorupsi lalu negara juga yang menanggung beban penghukuman dan beban pemenjaraan koruptor.  Istilahnya, berapa yang harus harus dibayar negara untuk memperoleh sesuatu agar tidak memperoleh sesuatu?


Gagasan Posner
Mungkinkah korupsi tanpa dipidana? Harusnya bisa. Menurut Richard A Posner (1992) dalam Economic Analysis of Law, berdasarkan perspektif analisis ekonomi atas hukum pidana yang berpandangan sanksi yang paling efektif dan efisien adalah sanksi denda, maka ide dasar yang digunakan adalah hanya ada pada teori tujuan/teori utilitarian/relatif. Prinsip utama yang digunakan untuk memahami analisis ekonomi atas hukum pidana adalah prinsip rasionalitas dan efisiensi.

Posner meneruskan dalam ilmu ekonomi berbasis tiga prinsip yaitu nilai, kemanfaatan, dan efisiensi (value, utility, and efficiency). Prof Romli Atmasasmita (2012) dalam Teori Hukum Integratif kemudian menguatkan pendapat tersebut. Dia meragukan pembuatan UU merujuk pada analisis non-hukum sebagaimana diuraikan Posner. Karena hampir sebagian terbesar produk UU memuat ketentuan sanksi pidana yang sering kontra produktif dan tidak mencapai tujuan awal pembentukannya.

Posner mengatakan hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan white collar crime hanyalah yang bersifat moneter, yakni denda daripada penjara atau hukuman dera yang lain. Sehingga, membebankan denda terhadap pelaku (white collar crime) yang kaya adalah lebih baik daripada mengasingkan dia dari sisi masyarakat karena sistem tersebut tanpa biaya dan juga manjur (dalam Joseph G. Cook and Paul Marcus).

Dalam tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan bahwa hukum perlu berpusat pada cost benefit analysis sebagai alat analisa pengambil keputusan atau suatu perubahan, yang dilihat dari biaya (cost) yang mungkin muncul atau menjadi konsekuensi apabila keputusan itu telah dilakukan. Di sisi lain, keuntungan yang mungkin didapat dari keputusan tersebut juga dapat dikalkulasikan. Keduanya, lalu dapat dibandingkan, apakah lebih besar biaya atau keuntungan yang akan didapat.

Posner menekankan pada konsep efisiensi dalam tataran pragmatis, sejauh konsep tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dalam bidang-bidang yang sekiranya dapat ditingkatkan. Penggunaan analisis biaya-manfaat adalah murni hanya sebagai peraturan pengambilan keputusan, dimana proses pengambilan keputusan dalam tataran pemerintahan dilindungi dari pengaruh-pengaruh politik.

Sebagaimana dalam ketentuan perundangan, telah diatur terkait perampasan aset dan pengembalian kerugian negara tanpa dilakukan pemidanaan (non conviction based asset forfeiture). Pasal 67 ayat (3) UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana.

Pemikiran ini juga menuai kritikan, karena tidak sertamerta perkara korupsi harus memenuhi efektivitas atau efisiensi. Ada dimensi lain yang harus diperhatikan seperti dampak dari keputusan tersebut, terhadap ethichal standing yang mendasari keputusan, hitung-hitungan matematis, selera dengan values atau penilaian (Foster, 1997).


Penutup
Ada baiknya pendapat Posner dipergunakan pula untuk menguji efisiensi dan efektivitas hukum, terutama perkara korupsi yang sedang mewabah. Dalam perkara korupsi hal utama yang harus dilakukan negara adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara, bukan memenjarakan.

Pemidanaan koruptor bukan satu-satunya hukuman. Ada pula hukuman sosial ataupun hukuman pemiskinan sebagaimana yang telah lazim diterapkan di negara-negara lainnya.

Cost benefit analysis, dalam hal penindakan bagi para koruptor perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan dalam hal pelaksanaan hukum dan menguji kebijakan hukum yang telah dilaksanakan --yang diarahkan pada perubahan hukum menjadi lebih baik.

Konsepsi law efficiency dan efektivitas perlu dijalankan dalam rangka reorientasi dan reformulasi terhadap sistem pemidanaan itu sendiri.

Terimakasih. (*)

Editor Gueade


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID