KPK Berharap OTT Tidak Terjadi Lagi di Lamsel - RILIS.ID
KPK Berharap OTT Tidak Terjadi Lagi di Lamsel
[email protected]
Jumat | 18/10/2019 14.21 WIB
KPK Berharap OTT Tidak Terjadi Lagi di Lamsel
Tim Korsupgah KPK melakukan sosialisasi pencegahan korupsi di aula Krakatau Pemkab Lamsel, Jumat (18/10/2019). FOTO: DISKOMINFO LAMPUNG SELATAN

RILIS.ID, Lampung Selatan – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengampanyekan pencegahan korupsi di sejumlah daerah di Lampung.

Teranyar, Tim Korsupgah KPK melakukan sosialisasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) di aula Krakatau Pemkab Lamsel, Jumat (18/10/2019).

Kegiatan dihadiri Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Lamsel Nanang Ermanto, Wakil Ketua DPRD Agus Sartono dan dan Ketua Tim Korsupgah KPK Wilayah III Dian Patria.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Korsupgah KPK Wilayah III Dian Patria mengatakan kunjungan lembaganya ke Lamsel dalam rangka penindakan terintegrasi pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lamsel nonaktif Zainudin Hasan pada Juli 2018 lalu.

Sehingga menurut Dian, Tim Korsupgah perlu melakukan pembinaan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

“Kita mencoba mendorong agar (OTT) kejadian serupa tidak terulang lagi. Di sini kita berbicara terbuka, bukan berarti mencari-cari kesalahan orang perorang atau mengorek luka lama. Tetapi bagaimana kita mencari solusi bersama,” katanya.

Dian mengungkapkan, di Provinsi Lampung terdapat lima kasus yang ditangani KPK, di mana empat kepala daerah terjaring OTT karena suap fee proyek infrastruktur.

“Statistik KPK menyebutkan 60 persen kasus KPK itu dari suap menyuap, lalu 23 persen dari pengadaan barang dan jasa. Jadi dari data ini nyambung dengan fakta yang ada di lapangan dan modus-modusnya masih konvensional,” paparnya.

Sementara Plt. Bupati Lamsel Nanang Ermanto menyambut baik upaya pencegahan yang dilakukan Tim Korsupgah KPK.

Ia berharap kehadiran KPK dapat membuat kondisi birokrasi Pemkab Lampung Selatan lebih baik lagi.

Nanang mengklaim jajarannya telah melakukan langkah-langkah perbaikan maupun rencana aksi pemberantasan korupsi.

“Sebagai contoh masalah tender di Dinas PU, kami tidak ada intervensi oleh pihak manapun. Begitu juga ULP sudah independen, dari tidak ada tunjangan sekarang sudah kami beri tunjangan. Hal ini untuk meningkatkan kinerja dan mencegah terjadinya korupsi,” ujarnya.

Meski proses tender dilakukan secara terbuka dan transparan melalui sistem online, Nanang menyebutkan peretas (hacker) menjadi kendala tersendiri di Kabupaten Lampung Selatan.

“Jadi ketika semua sudah terbuka, kami mengalami masalah dengan adanya hacker. Ini yang menjadi kendala saat ini,” pungkasnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID