KPK dan 2 Kementerian Bakal Hadiri Launching Aplikasi SIPPKD - RILIS.ID
KPK dan 2 Kementerian Bakal Hadiri Launching Aplikasi SIPPKD

Jumat | 01/03/2019 14.40 WIB
KPK dan 2 Kementerian Bakal Hadiri Launching Aplikasi SIPPKD
Pj. Sekprov Lampung, Hamartoni Ahadis. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Bayumi Adianta

RILIS.ID, Bandarlampung – Pemprov Lampung menggelar rapat pemantapan launching penggunaan aplikasi Sistem Informasi  Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di ruang rapat Badan Keuangan Daerah (Bakuda) di lingkungan Pemprov Lampung, Jumat (1/3/2019).

Pj. Sekprov Lampung, Hamartoni Ahadis mengatakan, persiapan launching telah rampung.

“Kemungkinan Selasa (5/3/2019) mendatang sudah di-launching," kata dia usai rapat persiapan launching di lingkungan Pemprov Lampung, Jumat (1/3/2019).

Dia menjelaskan launching aplikasi SIPPKD akan menghadirkan satuan kerja seluruh kabupaten/kota. "Iya mudah-mudahan launching dan SIPPKD terlaksana dengan baik," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Lampung, Minharin membenarkan bahwa launching SIPPKD akan dihadiri Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Minhairin menjelaskan, aplikasi SIPPKD ini mengintegrasikan perencanaan dan peranggaran di pemerintahan. Sebagaimana pihak KPK menyarankan semua daerah membangun aplikasi SIPPKD, karena ini sesuatu area lahan korupsi dalam perencanaan dan peranggaran.

“Maka dari itu bagaimana upaya kita semua daerah mengikuti sistem aplikasi ini, agar pengguna anggaran APBD tahun 2019 benar-benar digunakan tepat sasaran," kata dia.

Selain itu, aplikasi SIPPKD juga menghasilkan masalah pendapatan anggaran untuk online, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam Sistem Pengadaan secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/ data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP, masalah Kepegawaian, dan masalah pakaian sipil harian (PSH) bagi PNS.

Dijelaskannya, adapun dalam penyusunan APBD tahun 2019 akan lebih cepat dan mudah, karena menyusun Rencana  Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sudah terurai melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

"Jadi aplikasi ini baik untuk diterapkan pemerintah daerah," paparnya.(*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID