KPK Geledah Dinas PUPR Mesuji dan Rumah Khamami - RILIS.ID

KPK Geledah Dinas PUPR Mesuji dan Rumah Khamami
M. Iqbal
Rabu | 30/01/2019 01.31 WIB
KPK Geledah Dinas PUPR Mesuji dan Rumah Khamami
Penyidik KPK ke luar dari kantor Dinas PUPR Mesuji, Selasa (29/1/2019). FOTO: RILISLAMPUNG.ID/ M. Iqbal

RILIS.ID, Mesuji – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Mesuji, Selasa (29/1/2019).

Bersama aparat kepolisian bersenjata lengkap, penyidik KPK datang dengan sepuluh mobil Toyota Innova.

Mobil itu antara lain bernomor polisi BE 1192 CN, BE 1724 CO, BE1497 CJ, BE 1196 CQ, dan BE 1531 BV. Enam warna hitam dan empat silver.

Pantauan rilislampung.id,  kantor Dinas PUPR digeledah mulai pukul 14.00 sampai 18.30 WIB.

Sebanyak 15 orang penyidik KPK, tiga di antaranya perempuan, meninggalkan kantor Dinas PUPR dengan koper berwarna biru, merah, dan hitam.

Setelah itu, mereka menuju ruangan bupati, wakil bupati, dan sekretaris kabupaten (sekkab) Mesuji serta rumah Khamami (Bupati Mesuji nonaktif). 

Namun sayang tak satu pun penyidik KPK dan pihak Dinas PUPR mau berkomentar terkait hal itu. Selesai penggeledahan, mereka bergegas naik ke kendaraan yang terparkir di halaman kantor.

"Kami datang 10 mobil jumlahnya. Ada satu rombongan lagi yang saya tak tahu ke mana. Kami di sini hanya bertugas," ujar salah seorang polisi yang enggan menyebutkan nama.

Sementara itu, Plt Sekkab Mesuji Adi Sukamto membenarkan penggeledahan dimaksud.

"Benar tadi ada penggeledahan di Dinas PUPR, ruangan wakil bupati, dan sekkab. Untuk ruangan bupati kan tidak ada apa-apa, masih kosong," ujar Adi. 

Dia menjelaskan penyidik KPK membawa beberapa berkas terkait lelang proyek dan surat keputusan pelaksana kelompok kerja unit layanan pengadaan Dinas PUPR 2018.

"Kalau laptop tidak ada yang dibawa oleh KPK," jelasnya. 

Dia meminta seluruh pegawai di Pemkab Mesuji tetap bekerja seperti biasa.

"Kedepankan tugas pelayanan publik kita. Jangan mudah terprovokasi dengan adanya penggeledahan tersebut," pintanya.

Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (23/1) hingga Kamis (24/1) di Bandarlampung, Lampung Tengah, dan Mesuji. KPK mengamankan total 11 orang, termasuk Bupati Mesuji nonaktif Khamami.

Penangkapan terkait dugaan transaksi suap proyek-proyek infrastruktur di Dinas PUPR tahun anggaran 2018 di Mesuji.

Setelah proses pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Khamami sebagai tersangka bersama empat orang lainnya.

Mereka ialah Taufik Hidayat; Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Mesuji; Sibron Azis selaku Pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri; serta Kardinal selaku swasta. Taufik Hidayat adalah adik Khamami.

Khamami bersama Taufik dan Wawan diduga menerima suap lebih dari Rp1,28 miliar dari Sibron dan Kardinal. Suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji.

Uang tersebut diduga merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek.

Fee diduga bagian dari pembayaran fee atas empat proyek yang tengah digarap dua perusahaan milik Sibron.

Selaku pihak yang diduga menerima suap, Khamami bersama Taufik dan Wawan dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, selaku pihak yang diduga memberi suap, Sibron dan Kardinal, dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID