KPK Ungkap Bupati Zainudin Hasan Pencucian Uang Rp57 Miliar - RILIS.ID
KPK Ungkap Bupati Zainudin Hasan Pencucian Uang Rp57 Miliar
El Shinta
Jumat | 19/10/2018 19.00 WIB
KPK Ungkap Bupati Zainudin Hasan Pencucian Uang Rp57 Miliar
Zainudin Hasan. ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Anto RX

RILIS.ID, Bandarlampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengungkap kasus baru dari kasus suap fee proyek yang dilakukan Bupati Lampung Selatan (nonaktif), Zainudin Hasan. Zainudin juga melakukan tindak pidana pencucian uang hingga miliaran rupiah.

Juru Bicara KPK RI, Febri Diansyah, mengatakan dari pengembangan penanganan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada 26 Juli 2018, pihaknya mengamankan dugaan penerimaan uang sebesar Rp 200 juta.

Dari kasus tersebut menjadi pengembangan tindak pidana pencucian uang karena mengidentifikasi penerimaan lain senilai Rp 57 miliar.

"KPK sudah melakukan penindakan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan tersangka ZH sebagai Bupati Lampung Selatan yang diduga menerima sejumlah uang dari orang kepercayaannya. Kami menemukan bukti-bukti dugaan fee proyek  dari tahun 2016 sampai 2018," kata Febri saat konferensi press di Gedung KPK RI, Jumat (19/10/2018).

Febri mengungkapkan, pihaknya menemukan dugaan fee proyek yang diterima Zainudin Hasan yang merupakan adik kandung Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sebesar Rp 57 miliar dari 2016-2018.

Dana tersebut diterima dari tersangka Agus Bhakti Nugroho, anggota DPRD Provinsi Lampung yang sumbernya berasal dari proyek Dinas PUPR Lampung Selatan. Diduga persentase fee proyek sebesar 15-17 persen dari nilai proyek. 

"Diduga tersangka Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho telah membelanjakan penerimaan dana tersebut dengan membeli atau membayar aset berupa tanah, bangunan, serta kendaraan dengan mengatasnamakan nama keluarga, perusahan atau pihak-pihak lain yang diduga digunakan untuk kepentingan Zainudin Hasan," jelasnya.

Terkait dengan penerimaan tersebut, sambung Febri, KPK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang yang didalam hubungan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, menghibahkan, mengalihkan, membeli, membawa keluar negeri atas harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan asal usul kekayaan tersebut yang dilakukan tersangka Zainudin Hasan.

Febri mengatakan, terhadap Zainudin Hasan dikenakan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana.

“Selama proses penyidikan TPPU sejak 12 Oktober 2018, KPK melakukan pemeriksaan terhadap  23 orang saksi di Lampung. Yakni anggota DPRD Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Lampung Selatan, Plt Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Lampung Selatan, pengurus Baznas Lampung Selatan, PNS dan beberapa notaris," tandasnya.(*) 

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID