Lagu Lama Sekolah Gratis - RILIS.ID
Lagu Lama Sekolah Gratis
[email protected]
Jumat | 06/04/2018 06.01 WIB
Lagu Lama Sekolah Gratis
Hendarmin, Peminat Masalah Sosial; Senior Development rilis.id

”Sistem Pendidikan harus menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia” - Paulo Freire


FITRAHNYA manusia adalah makhluk berakal budi, serangkaian proses pendidikan yang diterimanya diyakini akan menjadikan akalnya berfungsi secara optimal. Pendidikan pertama dan terutama adalah menjadi tanggungjawab orangtua khususnya ibu.

Abad modern mengenalkan sistem pendidikan melalui sistem persekolahan atau perguruan, sebagaimana yang lazim kita kenal. Pengelompokan menurut sasaran umur peserta didik dimulai sejak usia pra-sekolah sampai perguruan tinggi.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dengan sangat tegas telah menancapkan landasan dan tujuan penyelenggaraan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dapat dimaknai bahwa pemerintah mempunyai peran strategis dan central yaitu menjamin kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. 

Sementara itu, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2003, secara terang-benderang menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran. Tujuannya agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Permasalahan dalam penyelenggaran pendidikan adalah prioritas peningkatan kualitas siswa/ peserta didik di dalam jaminan kepastian mendapat pendidikan yang layak melalui penyediaan prasarana dan sarana yang merata. Atau, dapat disebut dengan kualitas dalam ekuitas (Coleman, J.S., & Others, A, 1966; Equity of Educational Opportunity). Bank Dunia menyebut bahwa indikator dalam keberhasilan penyelengaraan pendidikan formal adalah kualitas siswa (World Bank, 2007; Teacher Employment and Deployment in Indonesia Opportunities for Equity, Efficiency, and Quality Improvement). 

Kunci keberhasikan penyelenggaraan pendidikan setiaknya terletak pada: 1) guru/pengajar/pendidik; 2) prasana dan sarana; 3) kurikulum; dan 4) manajemen atau tatakelola penyelenggaraan pendidikan. Guru sendiri merupakan unsur yang sangat penting. Maka tidak berlebihan, jika disebut naibul walidayni atau guru merupakan fasilitator pendidikan dalam proses transformasi suatu ilmu.

Betapa pentingnya ilmu yang difasilitasi oleh guru, pararel dengan janji Allah kepada orang yang berilmu. Sebagaimana dinukilkan di dalam Alquran surah Al-Mujadalah ayat 11: ”Allah akan meninggikan (derajat) orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. Hal ini menyiratkan betapa pentingnya guru sehingga harkat martabat dan marwah guru sudah selayaknya dimuliakan.

Menjadi menarik memang bahwa pendidikan menjadi isu yang “seksi”, terlebih saat kontestasi politik. Hampir semua (calon) pemimpin, “mendagangkan” isu pendidikan ini.  Pada umumnya semua calon pemimpin menjadikan “pendidikan gratis” sebagai dagangan politik kepada calon pemilihnya.

Media online rilis.id dalam pemberitaannya yang tayang 24/03/2018 dengan judul ”Bukan soal Gratis, Mendikbud sebut Pendidikan Harus Berkualitas” pernah menyampaikan kutipan pernyataan Menteri Pendikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Dia meminta masyarakat tidak mempercayai pejabat yang menjanjikan sekolah gratis. 

Menurutnya, percuma ada sekolah gratis jika mutunya tidak diperhatikan. ”Percuma gratis kalau tidak mutu. Ini selalu saya ingatkan, tidak ada sekolah gratis itu,” kata Muhadjir, Jumat (23/03/2018).

Dia menilai, jika ada pejabat yang menjanjikan sekolah gratis, dana untuk pendidikan tersebut pasti dari APBN dan APBD.  Sementara masih menurut Menteri Muhadjir, adanya BOS (bantuan operasional seolah), dananya hanya untuk standar pelayanan minimum, agar delapan standar bidang pembiayaan pendidikan terpenuhi. 

Dana BOS misalnya, jelas bersumber dari APBN/APBD sehingga pada hakikatnya juga merupakan dana yang bersumber dari rakyat. Dana BOS diterima sekolah, wajib digunakan sekolah unuk pembiayaan seluruh kegiatan. Di antaranya yang sangat prioritas yaitu untuk penerimaan siswa baru, sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), pembelian buku pelajaran, biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya perawatan opersional sekolah.

Tak berlebihan kiranya jika ”dagangan politik” sekolah gratis merupakan diksi yang tak sepenuhnya benar. Karena dana yang digunakan untuk penyelengaraan sekolah gratis tersebut juga berasal dari rakyat.  Akan lebih relevan dan faktual bila disebut dengan ”sekolah murah” atau mendagangkan beasiswa kepada peserta didik, khususnya kepada yang tidak mampu. 

Sekolah gratis sebagaimana disinyalir Menteri Pendidikan di atas, dapat saja berubah menjadi pembohongan publik dan akan cenderung terhadap abai terhadap kualitas pendidikan (siswa dan kesejahteraan gurunya).

Problem pembiayaan pendidikan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dari proses pendidikan. Setidaknya aspek equitas dan kualitas menjadi problem tersendiri dalam pembiayaan pendidikan. Equitas lebih berdimensi kepada kepastian akses memperoleh layanan pendidikan atau pemerataan layaan pendidikan. Sementara kualitas lebih mengacu pada pencapaian mutu peserta didik dan mutu penyelenggaraan pendidikannya. Memutar lagu lama ”sekolah gratis” bisa menjadi bumerang jika kualitas siswa dan kesejahteraan guru tidak menjadi perhatian.

Sekolah yang bermutu karena ditopang oleh peseta didik yang punya semangat dan tekad belajar yang tinggi.  Salah satu sebab tekad yang membaja dalam belajar, siswa dihadapkan pada tantangan, bisa saja tantangan itu berupa biaya. Setidaknya kondisi ini berkontribusi dalam pembentukan karakter untuk tidak bermental gratisan. Pada gilirannya akan tumbuh rasa tangungjawab, kerja keras dalam arti belajar sungguh-sungguh, rendah hati, toleran, mampu beradaptasi, dan memiliki kompetensi serta berdaya saing. 

Kepada para guru, mentalitas yang terbentuk dari jargon sekolah gratis akan berdampak pada keterbatasan mengembangkan kompetensi diri dan memotivasi peserta didik. Sebab masih digelayuti problem dan beban pikiran untuk ”bertahan hidup”. Sehingga akan menjauhkan pencapaian mutu pendidikan itu sendiri. 

Belum lagi soal pemenuhan prasarana dan sarana.  Bahkan jika dihadapkan pada keterbatasan jumlah dan mutu guru (rilis.id, 30 Januari 2018, ’750 Ribu Guru PNS Pensiun, DPR Sarankan Pengangkatan Tenaga Honorer’),  langkah mengusulkan pengangkatan guru honorer ini sebagaimana diutarakan Ketua Komisi X Djoko Udjianto ditujukan untuk mencegah dan mengantispasi kekurangan tenaga guru.

Dengan demikian kata gratis dapat menjebak dan memberikan harapan palsu kepada masyarakat, akan lebih berbasis fakta jika dikatakan pendidikan terjangkau, atau pendidikan bagi yang tidak mampu. Tentu dalam konteks pencitraan politik, kata gratis lebih ”menjanjikan dan menjual” karena dapat diklaim sebagai prestasi elite politik tertentu.

Sejatinya pendidikan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Dengan pemberlakuan sekolah gratis, sangat dimungkinkan sekolah-sekolah swasta akan berguguran.  Kata gratis akan mendorong masyarakat enggan berpartisipasi, bahkan kian bergantung.

Selain menjamin akses mendapat layanan pendidikan, sebaiknya pemerintah daerah dimanapun juga wajib hukumnya memperhatikan lebih serius soal mutu pendidikan, dengan salah satu faktor utamanya adalah mutu guru.

Guru yang berkompotensi tinggi (bermutu) tentu problem kesejahteraannya relatif sudah selesai.  Terlebih bila di suatu daerah komposisi perbandingan guru PNS dan guru honorernya lebih banyak atau didominasi oleh guru honor. Maka memperhatikan kesejahteraan guru, wa bil khusus guru honorer yang sangat membutuhkan kepastian statusnya menjadi guru PNS yang berimbas pada meningkatnya kesejahteraan guru honorer dimaksud, tentu merupakan langkah konkret yang perlu menjadi komitmen para calon pemimpin maupun pemimpin daerah. Ketimbang dagang pendidikan gratis tapi abai terhadap mutu pendidikan dan abai terhadap nasib pendidiknya.

”Andaikata dunia tidak ada pendidik, niscaya manusia seperti binatang. Sebab mendidik adalah upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan kepada sifat insaniyyah dan Ilahiyyah.” - Imam Al-Ghazali (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID