LPPDK 4 Paslon Dinyatakan Lengkap, KPU Serahkan ke KAP - RILIS.ID
LPPDK 4 Paslon Dinyatakan Lengkap, KPU Serahkan ke KAP
[email protected]
Minggu, 2018/06/24 23.01
LPPDK 4 Paslon Dinyatakan Lengkap, KPU Serahkan ke KAP
Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum M Tio Aliansyah menjelaskan tentang LPPDK 4 paslon. FOTO: RILISLAMPUNG.ID

RILIS.ID, Bandarlampung – Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) empat pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018, dinyatakan lengkap oleh KPU Lampung. 

Hal itu setelah keempat paslon melalui Liaison Officer (LO) masing-masing melaporkan LPPDK nya ke KPU Lampung, Minggu (24/6/2018).

"Tadi kami sudah menerima semua LPPDK 4 pasangan calon, dan keempat nya sudah lengkap laporannya," kata Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum M Tio Aliansyah, di Kantor KPU Lampung. 

Menurutnya, yang pertama melaporkan yakni dari paslon nomor 2 Herman HN-Sutono sekitar pukul 13.30 Wib. Kemudian disusul paslon nomor 4 Mustafa-Ahmad Jajuli pukul 16.00, paslon nomor 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim pukul 16.15 dan terakhir paslon nomor 1 Ridho Ficardo-Bachtiar Basri pukul 17.05. 

Berdasarkan berita acara nomor 249 tahun 2018 tentang hasil penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada Pilgub Lampung tahun 2018, paslon 1 penerimaan dana kampanye Rp4.734.450.000 dan pengeluaran Rp4.636.841.700.

Paslon 2 penerimaan dana kampanye Rp9.850.000.000 dan pengeluaran Rp9.844.900.000.

Paslon 3 penerimaan dana kampanye Rp9.090.003.855 dan pengeluaran Rp9.084.992.771. 

Paslon 4 penerimaan dana kampanye Rp2.510.400.000 dan pengeluaran Rp2.510.598.000. 

"Nanti ini kita tandatangani berita acara ini dengan Komisioner KPU yang lainnya. Kemudian besok (Senin, 25/6/2018) kita lanjutkan penyerahan ke Kantor Akuntan Publik (KAP). Satu rangkap untuk KPU RI, satu rangkap untuk KPU Lampung dan satu lagi untuk Kantor Akuntan Publik," jelas mantan Ketua KPU Lampung Utara ini. 

Sedangkan Komisioner Bawaslu Lampung Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Iskardo P Panggar mengatakan, pihaknya mengawasi ketepatan waktu penyerahan dari keempat paslon,  kemudian nanti pihaknya akan menganalisis LPPDK apakah melebihi personal dan badan hukum, setelah itu mencermati hasil dari KAP. 

"Tadi juga ada tim kita disini yang langsung mengawasi proses pelaporan LPPDK Paslon, " ungkapnya. (*)

Editor Adi Pranoto


komentar (0)