Menelaah Grondkaart dengan Pendekatan Hukum Positif - RILIS.ID

Menelaah Grondkaart dengan Pendekatan Hukum Positif
[email protected]
Kamis | 22/11/2018 13.42 WIB
Menelaah Grondkaart dengan Pendekatan Hukum Positif
Andi Surya. ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Anto RX

RILIS.ID, Bandarlampung – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan pendekatan hukum positif dalam menelaah permasalahan grondkaart PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

“Bukan melalui pendekatan sejarah, apalagi dengan embel-embel peristiwa zaman Belanda sebelum republik ini merdeka,” kata anggota DPD RI Andi Surya dalam keterangannya yang diterima Rilislampung.id, Kamis (22/11/2018).

Menurut dia, tidak bisa disebutkan melalui pendekatan hukum yang berujung terjadi anakronisme dalam menalar persoalan grondkaart. Sebabnya, pendekatan sejarah penjajahan Belanda menjadi tidak kontekstual ketika dihadapkan oleh alam kemerdekaan RI yang di dalamnya negara telah memproses norma perundang-undangan sebagai aturan yang melekat dalam segala aspek kehidupan.

“Termasuk fakta grondkaart adalah dokumen kadaluarsa Belanda yang tidak pernah tersebutkan dalam sistem hukum agraria kita. Apalagi ketika Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 diterbitkan, dengan jelas memerintahkan segenap hak-hak barat harus dikonversi, namun ternyata tidak dilakukan oleh PT KAI yang dahulu bernama Djawatan Kereta Api (DKA)," papar Andi.

Andi mengutip kesaksian akademisi Universitas Andalas Kurnia Warman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang terkait sengketa tanah antara PT KAI dengan Group Perusahaan Basko Padang.

Dalam kesaksian tersebut dinyatakan bahwa sejak 24 September 1980 seluruh tanah eigendomverponding berstatus sebagai tanah negara. Pihak-pihak yang telah menempati atau menggarap tanah dalam jangka waktu tertentu diprioritaskan untuk mendapatkan hak atas tanah.

“Pribumi yang menempati tanah itu tinggal mengajukan permohonan hak kepada pejabat berwenang. Sekarang pengajuannya ke BPN. Sebelum1988 itu pengajuannya ke Dirjen Agraria Kementerian Dalam Negeri. Untuk menyesuaikan dengan aturan dalam UUPA, maka muncullah konversi hak atas tanah. Jika lembaga pemerintahan yang mengajukan permohonan, maka akan jadi hak pakai selama itu digunakan. Jika selain lembaga pemerintah yang mengajukan, maka akan jadi hak pengelolaan,” jelas Andi.

Juga Guru Besar Hukum Agraria Universitas Indonesia, Prof. Arie S. Hutagalung dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh BAP DPD RI dengan tegas menyatakan bahwa grondkaart yang menjadi pegangan PT KAI untuk mengklaim aset lahannya bukan merupakan alas hak.

“Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum agar tidak lagi melihat grondkaart sebagai sejarah belanda yang menunjukkan kepemilikan BUMN PT KAI yang dulu bernama staatspoorwegen (SS), namun sesuai amanat undang-undang menjadi lahan negara bebas yang bisa dimiliki siapa saja termasuk warga masyarakat yang telah menempati lebih dari 20 tahun diprioritaskan mendapat kemudahan sertifikasi lahan sesuai amanat UUPA 5/1960," pungkasnya. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2019 | WWW.RILIS.ID