MoU Diteken, Masalah Perdata dan TUN Pemprov Aman - RILIS.ID
MoU Diteken, Masalah Perdata dan TUN Pemprov Aman
Muhammad Iqbal
Senin, 2018/04/16 16.05
MoU Diteken, Masalah Perdata dan TUN Pemprov Aman
Pjs. Gubernur Didik Suprayitno dan Kajati Lampung Susilo Yustinus usai menandatangani MoU tentang penyelesaian masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/M.Iqbal

RILIS.ID, Bandarlampung – Pjs. Gubernur Didik Suprayitno dan Kajati Lampung Susilo Yustinus. menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang penyelesaian masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).  Penandatangan bertempat di Ruang Abung Balai Keratun Pemprov, Senin (16/4/2018).

Didik mengatakan, MoU ini sangat dibutuhkan mengingat masih banyak persoalan hukum bidang perdata dan TUN yang belum bisa diselesaikan secara langsung oleh pemprov.

"Pemprov sedang giat melakukan pembangunan infrastruktur khususnya program nasional, karenanya sangat dibutuhkan kehadiran lembaga hukum seperti Kejati untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat sebagai mediator maupun fasilitator agar masyarakat pun dapat memiliki kejelasan hukum yang pasti,” katanya.

Didik berharap MoU ini tak sebatas penandatanganan belaka. Tetapi harus jelas manfaatnya. Untuk itu Didik meminta setiap instansi di pemprov bekerja keras mengupayakan keberhasilannya.

"Tetapi perlu diingat hanya di bidang perdata dan tata usaha negara. Kalau urusan pidana tidak bisa, nanti bukan MoU namanya tapi kongkalikong," tegas Didik.

Kajati mengatakan dengan MoU ini masing-masing pihak akan mendapatkan manfaat sehingga terjadi simbiosis mutualisme.

"Ini adalah awal dari proses dan kewajiban kita, jika pemerintah ingin menyelesaikan suatu perkara hukum baik perdata maupun tata usaha negara, maka harus diadakan Mou terlebih dahulu, agar pendampingan hukum yang kita lakukan juga tepat sasaran," terangnya.

Dijelaskannya, apabila Pemprov membutuhkan pendapat hukum dalam persoalan perdata dan tata usaha maka dapat mengajukan permintaan pertimbangan hukum. Tentu dengan melengkapi syarat dan dokumen yang lengkap. “Namun, hal itu tidak berlaku untuk persoalan pidana,” ujar Susilo. (*)

Editor Adi Pranoto


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)