Mustafa dan Adagium Politik - RILIS.ID
Mustafa dan Adagium Politik

Senin, 2018/02/19 23.50
Mustafa dan Adagium Politik
Ade Yunarso, Jurnalis Rilis.Id Lampung

POLITIK punya adagium klasik, tidak ada kawan atau musuh abadi. Hanya kepentingan yang kekal. Adagium ini muncul ke permukaan pada tahun 1972. Presiden Amerika Serikat (AS) Richard Nixon saat itu berkunjung ke Beijing, China, menyusul diplomasi tenis meja.

Kunjungan seorang presiden AS ke Beijing tentu sangat mengejutkan karena China adalah musuh bebuyutan AS. Sejak tahun 1950-an, AS bersekutu erat dengan Taiwan untuk menghadang China.

Wajar jika akhirnya Taiwan merasa ditinggalkan AS. Namun, AS meyakinkan Taiwan bahwa hubungan AS dengan China tidak berarti negara adidaya itu meninggalkannya.

Kepentingan yang lebih besar untuk menghadapi Uni Soviet membuat AS tidak punya pilihan lain, kecuali merangkul China. Kepentingan telah merubah lawan menjadi kawan atau sebaliknya.

***

Mustafa menjadi tersangka kasus dugaan suap pinjaman daerah Lampung Tengah (Lamteng). Calon gubernur (cagub) Lampung yang diusung tiga partai (NasDem, PKS, dan Hanura) tersebut diketahui menjadi tahanan komisi pemberantasan korupsi (KPK).

KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka pada Jumat (16/2/2018) dini hari. Bersama Kepala Dinas Bina Marga Lamteng Taufik Rahman, ia diduga menyuap Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD setempat Rusliyanto.

Suap dimaksudkan memuluskan langkah Pemkab Lamteng meminjam dana sebesar Rp300 miliar kepada BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lamteng.

Pemkab Lamteng untuk keperluan itu memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD setempat. Demi persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan dimaksud, diduga terdapat permintaan dana Rp1 miliar.

***

Kasus dugaan suap yang menjadikan Mustafa tersangka memunculkan dua sikap berbeda di tubuh partai pendukungnya. Tetap dalam barisan cagub Mustafa dan calon wakil gubernur (cawagub) Ahmad Jajuli (Mustafa Aja), atau meninggalkannya dengan mengalihkan suara ke pasangan calon (paslon) lain.

Persoalan mengalihkan suara ini tentu tidak bisa dilakukan terang-terangan. Ada sanksi bagi partai politik (parpol) yang mencabut dukungan. Dasarnya adalah pasal 74 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 12/2016.

Dalam pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) No. 10/2016 juga menyebutkan, pimpinan parpol bisa dipidana penjara jika dengan sengaja menarik paslon yang sudah ditetapkan KPU. Paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan. Itupun disertai denda minimal Rp25 miliar dan maksimal Rp50 miliar.

Atas adanya aturan itu, sudah pasti tidak ada parpol pendukung Mustafa yang mau blak-blakan mengalihkan suara. Satu-satunya jalan adalah bergerak diam-diam. Di atas kertas tetap mendukung paslon Mustafa-Ahmad Jajuli, namun faktanya menggerakkan mesin partai untuk calon lain.

Partai NasDem, yang dulunya di Lampung diketuai Mustafa terlihat mulai pecah. Sebagian menginginkan tetap mendukung Mustafa, yang lain memilih meninggalkannya.

Hal itu terutama bisa dilihat pada sikap partai dalam kasus hukum yang menjerat Mustafa. Jika Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Lampung Edwin Hanibal mengatakan sudah menyiapkan lawyer untuk membela Mustafa, pelaksana tugas (Plt.) Ketua DPW NasDem Taufik Basari justru menyatakan sebaliknya. NasDem tidak akan memberi bantuan hukum kepada Mustafa.

Menurut Tobas –sapaan akrabnya, NasDem punya pakem sendiri. Apabila ada kader tersangkut kasus korupsi, maka partai itu tidak akan memberi bantuan hukum. Yang bersangkutan dalam waktu sesingkatnya juga diharuskan mundur dari jabatannya di NasDem. Dan, ini yang dilakukan Mustafa dengan mundur dari kursi Ketua DPW NasDem Lampung.

Melihat pakem yang mesti dipatuhi semua kader, sudah barang tentu pilihan meninggalkan Mustafa-lah yang masuk akal. Ada kepentingan lebih besar daripada sekadar membela Mustafa, yakni menjaga nama besar partai. Pada akhirnya semua kader yang tetap mendukung Mustafa akan dihadapkan pada pilihan tersebut.

Pun demikian dengan Partai Hanura. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hanura, Sarifuddin Sudding menerangkan, status resmi dukungan yang terdaftar di-KPU tak akan berubah. Namun persoalan mengalihkan dukungan kepada calon lain karena calon yang diusung tersangkut persoalan hukum, menurutnya bisa dan sah dilakukan.

Isyarat sama datang dari Wakil Sekjen DPP Hanura, Andi Surya. Ia mengatakan perahu Hanura masih bersama Mustafa-Aja. Namun ia tidak menampik ada keinginan mengalihkan suara ke calon lain. Hal ini akan dibahas internal bersama Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Lagi-lagi kepentingan politik-lah yang jadi pilihan. Nama baik partai. Hanura tentu tidak ingin dikatakan sebagai partai pendukung calon yang dibidik kasus korupsi.

Hanya PKS-lah yang tetap komitmen. Mereka menegaskan tetap mengusung Mustafa-Aja hingga akhir. Tetap saja ada kepentingan logis di balik pilihan ini. Jika kelak Mustafa-Aja menang, status Mustafa sebagai gubernur Lampung pasti dibatalkan. Tentu dengan catatan sudah ada keputusan hukum tetap. Maka yang naik menggantikan Mustafa adalah Ahmad Jajuli, kader PKS tulen.

Bisa dilihat pada akhirnya kepentingan jugalah yang menjadi pilihan. Fakta dulunya Mustafa adalah seorang kawan tetap tak bisa ditampik. Namun ia tetap harus ”dikorbankan” demi kepentingan yang lebih besar. Adagium klasik politik itupun terjadi! (*)


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)